Dugaan Kecurangan Pemilu di Jakarta Timur

KPU & Bawaslu Lakukan Pembiaran Terhadap Kejahatan Demokrasi?

Foto istimewa.

Jakarta, Akuratnews.com - Tudingan kecurangan pemilu secara masif, tersistem dan terstruktur dalam hal ketidaknetralan aparat KPU dan Bawaslu, menuai banyak kecaman publik dan para kontestan pemilu 2019. Terutama dugaan ketidaknetralan oknum KPU dan Bawaslu Jakarta Timur yang telah dilaporkan, diduga telah dibiarkan oleh kedua penyelenggara di tingkat nasional.

Sebagaimana dikabarkan, adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK tertentu yang telah melakukan pertemuan dengan peserta pemilu, patut diduga sebagai upaya untuk mengatur suara,. Selain itu, komplain terhadap penghitungan suara dan penghitungan suara ulang, tidak dilakukan secara menyeluruh dan masih ditemukan ketidaksesuaian antara plano dan C-1 hologram.

Sementara dalam kasus yang telah dilaporkan itu, KPU dan Bawaslu Jakarta Timur juga dianggap tidak tegas dan terkesan membiarkan oknum aparatnya berlaku tidak netral.

Rudy Darmawanto, saksi Partai Golkar saat ditemui di gedung DKPP mengatakan KPU dan Bawaslu Jakarta Timur dianggap tidak tegas dan terkesan membiarkan kejadian yang telah dilaporkan kepada mereka atas dugaan prilaku tidak etis aparatnya dengan melakukan pertemuan dengan salah satu peserta pemilu sebelum rekapitulasi di tingkat kecamatan.

"Semua ketua partai politik di Jakarta Timur sudah mengetahui hal itu, dan bukan rahasia lagi, tetapi KPU dan Bawaslunya tidak melakukan apa-apa, padahal itu katagorinya pelanggaran berat atau bisa disebut kejahatan demokrasi," Ungkap Rudy saat diwawancarai Akuratnews.com, Senin (13/5/2019).

"Jadi wajar kalau pleno rekapitulasinya berjalan alot dan bertele-tele karena semua dan sebagian saksi partai mencurigai dugaan persengkongkolan jahat ini," Tandas dia.

Persoalan lain yang diungkap Rudy diantaranya terdapat kejanggalan dalam teknis hitungan dan kehadiran saksi-saksi di masing-masing di tingkat PPK.

Akibatnya, Rapat Pleno penghitungan perolehan suara Pemilu 2019, yang semula digelar di Hotel maxone, akhirnya dipindahkan ke Gedung KNPI Veledroem Rawamangun, lantaran banyaknya para kontestan pemilu yang masih mempersoalkan teknis hitungan, kehadiran saksi-saksi di masing-masing kecamatan atau di tingkat PPK dan dugaan adanya pihak KPUD dan Bawaslu Jakarta Timur yang tidak netral.

Dalam hal dugaan itu, Rudy meminta KPU dan Bawaslu Jakarta Timur harus bertindak tegas terhadap oknum aparatnya yang telah melakukan pelanggaran.

Penulis:

Baca Juga