HUT Kemerdekaan RI Ke-74

Larangan Panjat Pinang, Warga Ingatkan: Jangan Gegabah Ambil Keputusan

Panjat Pinang. (Istimewa)

Langsa, Akuratnews.com - Kebijakan Walikota Langsa terkait larangan melakukan kegiatan panjat pinang menimbulkan kecaman di tengah-tengah masyarakat.

Larangan itu tertuang dalam surat intruksi nomor 450/2381/2019 tentang peringatan Hari Ulang Tahun ke 74 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 yang ditujukan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah ( OPD/SKPD ), para kepala Desa dan para pimpinan BUMN/BUMD di wilayah kota Langsa.

Pada poin keempat dalam surat intruksi itu, menyatakan alasan mengapa lomba panjat pinang dilarang, yakni karena secara historis merupakan peninggalan Belanda dan tidak ada nilai edukasinya.

Menanggapi hal itu, Salah seorang warga kota Langsa S. Mahdi mengatakan, kalau pun benar lomba panjat pinang itu peninggalan kolonial belanda dan tidak mengandung nilai edukasinya, Mahdi menyarankan agar Walikota membuat surat resmi yang menyatakan perihal tersebut, sebab warga meyakini, panjat pinang adalah pesta rakyat.

"Yang masyarakat yakini perlombaan panjat pinang itu adalah sebuah pesta rakyat yang di selenggarakan di setiap acara peringatan hari kemerdekaan Negara kita. Kenapa walikota Langsa baru sadar sekarang, sementara beliau sudah menjabat menjadi walikota Langsa selama dua periode. Hampir lebih kurang 7 tahun lebih, kenapa baru tahun ini kebijakan tersebut dikeluarkan," tanya Mahdi.

Berbeda dengan Mahdi, Ramadhan warga Gampong Pekan Langsa mengatakan, larangan panjat pinang ini adalah pembodohan terhadap masyarakat. Menurut Ramadhan, lomba panjat pinang bukan berasal dari belanda. Lomba panjat pinang sudah ada sejak tahun 1783 di selenggarakan di Amerika. Bahkan perlombaan ini di kenal di Negara Spanyol, Italia, Rusia, Belanda, Asia Selatan hingga memasuki Asia Tenggara termasuk Filipina dan Indonesia.

"Seharusnya beliau seorang pejabat Publik bahkan orang nomor satu di Kota Langsa, seharusnya tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi menyangkut kalayak ramai. Dan sudah seharusnya intruksi tersebut di tinjau kembali atau bila perlu di cabut agar tidak menimbulkan kecaman di tengah tengah masyarakat. Khususnya kota Langsa." tandas Ramadhan.*

Baca Juga