Kejari Depok Kembali Tetapkan Satu ASN Sebagai Tersangka Baru Kasus Damkar

Kantor Kejari Kota Depok, Jawa Barat
Kantor Kejari Kota Depok

AKURATNEWS- Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok kembali menetapkan satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Depok sebagai tersangka terkait proyek di tahun anggaran 2017-2018 lalu.

“Ya kemarin kami telah menetapkan kembali satu orang tersangka atas nama WI yang berstatus PNS pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok", terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sri Kuncoro melalui keterangan tertulis yang diterima akuratnews, Kamis,(6/1).

Kajari menjelaskan, tersangka inisial WI berkedudukan sebagai pejabat pengadaan pada saat terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018 lalu.

"WI disangkaan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 KUHP", ungkap Sri Kuncoro.

"Jadi total sudah tiga tersangka dalam perkara korupsi Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok", tambahnya.

Kuncoro membeberkan, dari ketiga tersangka itu, rincian dua tersangka klaster tindak pidana korupsi belanja seragam PDL dan sepatu PDL Damkar Depok tahun anggaran 2017-2018 yakni, AS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Mantan Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok Depok serta WI selaku Pejabat Pengadaan.

"Estimasi kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kedua tersangka tersebut berkisar Rp 250.000.000 juta", tulisnya.

Sedang, lanjut Kuncoro, pada klaster korupsi pemotongan gaji pegawai Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok dengan tersangka berinisial A yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Dia menyebut, untuk perkiraan kerugian negara akibat dugaan korupsi pemotongan gaji pegawai Dinas Damkar Kota Depok mencapai Rp 1,1 miliar. A disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 atau Pasal 9 UU Tipikor.

"Untuk kedua klaster perkara tersebut akan dilakukan penanganan oleh Jaksa Penyidik secara profesional dan proporsional", jelas Kuncoro.

Sementara itu, Kajari Depok juga menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini selain melaksanakan kegiatan penindakan, pihaknya juga akan mengoptimalkan dan memprioritaskan berbagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi seperti di Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

Jadi lanjut Kuncoro, program pencegahan lebih diprioritaskan, jika sudah diingatkan namun masih tetap membandel melakukan penyimpangan maka, akan dilakukan upaya penindakan secara proporsional dan profesional tentunya".

Lebih dari itu, Sri Kuncoro optimis perekonomian Kota Depok tahun 2022 ini akan tumbuh lebih baik dari pada tahun sebelumnya dengan mengoptimalkan upaya pencegahan.

Hal itu lantaran sangat pentingnya upaya pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan guna mendukung penguatan pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat bencana mundial pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sekira dua tahun, dan saat ini pun masih berlangsung

Diketahui, tahun 2022  Kejari Depok selain melakukan pendampingan melalui Jaksa Pengacara Negara sebagaimana yang telah dilaksanakan sejak tahun sebelumnya hingga tahun 2022 sekarang.

Pihak Kejari Depok di tahun 2022 miliki terobosan terkait upaya pencegahan dengan melakukan inovasi melalui bidang intelijen dengan mengoptimalkan kegiatan penyuluhan-penerangan hukum.

"Yang sebelumnya dengan metode hanya satu arah diganti dengan metode kelompok diskusi terarah atau dikenal sebagai Focus Group Discussion (FGD)," papar Sri Kuncoro.

Lebih dari itu, guna meningkatkan kualitas pelayanan serta lebih mendekatkan Kejari Depok dengan pihak yang membutuhkan pelayanan, Kejari Depok juga telah tempatkan Kantor Jaksa Pengacara Negara dan Pos Pelayanan Hukum Terpadu di Gedung Dibaleka Balai Kota Depok.

Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga