Pembahasan UMSK Morowali 2020, Belum Ada Kata Sepakat

Morowali, Akuratnews.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali menggelar rapat bersama dalam rangka penetapan Upah Minimum Sektor (UMSK) Morowali tahun 2020, di Aula Hotel Metro, Funuasingko, Desa Bente Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, Sabtu (7/12/2019).

Kegiatan tersebut dipimpin Abdurahman Toppo Kadis Nakertrans Morowali sekaligus Ketua Dewan Pengupahan Morowali dan dihadiri Najib Djibran Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Morowali.

Selain itu, tampak hadir pula, Abdul Hamid Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Morowali, Iksan Lamidu Sekertaris Disnaker Morowali, serta sejumlah anggota serikat buruh yang tergabung dalam struktur anggota dewan pengupahan Morowali.

Hingga berita ini dirilis, belum ada kata sepakat dalam pembahasan penetapan UMSK tersebut. Pembahasannya pun, terbilang alot. Beberapa kali dalam pertemuan itu, sempat di skorsing. Pasalnya, ada tarik menarik mengenai besaran UMSK yang harus ditetapkan.

Pihak serikat menginginkan agar UMSK sektor pertambangan ditetapkan sebesar Rp. 3,8 juta dengan alasan, kebutuhan hidup layak diwilayah Bahodopi khususnya sangat tinggi.

Dipihak lain, pengusaha melalui Apindo mengaku hanya sanggup dengan besaran Rp. 3,6 juta. "Untuk UMSK disektor sawit, dari pihak Apindo 3,2 juta dan kalau permintaan serikat Rp. 3,5 juta," sambung Teny Ketua SP Tamaco.

Setelah melalui pembahasan yang alot, ada beberapa hasil pertemuan yang diperoleh. Mulai dari, akan ada pertemuan kembali senin, pekan depan. Kemudian, adanya usulan kenaikan Rp. 100 ribu dari nilai UMSK yang dipatok sebagai batas kemampuan perusahaan sebesar Rp. 3,6.

"Kemampuan perusahaan, Rp. 3,6 dan keinginan kami pihak serikat Rp. 3,8. Jadi kita sarankan, ambil jalan tengah, kami legowo turun dan perusahaan pun demikian menjadi Rp. 3,7 juta," ungkap Afdal Ketua Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM).

Selain itu, ada pula saran dan masukkan dari pihak SPN Morowali yang mangaku siap menerima Rp. 3,6 juta dengan syarat UMSK yang ditetapkan diluar tunjangan tetap. "Untuk itu, Apindo diminta mengkomunikasikan poin-poin hasil pertemuan kepada pihak perusahaan yang dimandatinya," ungkap Masri Ketua SMIP.

Sementara itu, Abdurahman Toppo Kadis Naker Morowali selaku Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali berharap agar pertemuan berikutnya pada Selasa, 10 desember 2019, akan menghasilkan kesepakatan bersama. Sehingga proses penetapan UMSK Morowali 2020 berjalan lancar, tanpa hambatan.

"Kalau ini tidak ada kesepakatan, maka kami tetap akan membawa pekeputusan ini ke Propinsi sebagai penentu. Dan tidak menutup kemungkinan, yang berlaku adalah UMSK tahun sebelumnya," sambung Sekertaris Disnaker Morowali, Iksan Lamidu.

Penulis: Wardi Bania

Baca Juga