PPP : Putusan MK Soal Aliran Kepercayaan Berpotensi Keresahan Di Masyarakat

Akuratnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz bersama jajaran pengurus DPP PPP menyatakan tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi ‎(MK) tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Selasa (14/11). foto : Dhanny Krisnadhy / Akuratnews

Penulis:

Baca Juga