Rancangan UU SDA Selesai, Panja Siap Bawa ke Bamus Untuk Diparipurnakan

Ketua Panja RUU SDA Komisi V DPR RI, Lazarus, saat ditemui redaksi akuratnews.com, di Hotel Ayana, Jakarta Pusat.

Jakarta, Akuratnews.com - Akhirnya Panitia Kerja (Panja) DPR RI bersama dengan pemerintah memutuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air sepakat diputuskan selesai, (22/8). Pasal yang dinilai menjadi pasal krusial yakni di pasal 51 tentang pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), akhirnya sepakat secara teknis akan dipegang sepenuhnya oleh negara.

"Ini sudah selesai. Panja sudah selesai, kita Senin raker dalam waktu dekat kita jadwalkan bahas di Bamus untuk di bawa ke paripurna. Termasuk pasal krusial di pasal 51, sepakat SPAM menjadi tanggung jawab negara sesuai dengan pasal 33 UUD dan putusan MK. Jadi posisi saya dalam pengawalan ini tentu pasal 33 ayat ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," terang Ketua Panja RUU SDA Komisi V DPR RI, Lazarus, di Jakarta (22/8).

Lebih jauh, Lazarus, memaparkan bagaimana implementasi pasal 33 menjadi roh dalam pasal 51 terkait SPAM, kerena dinilai SPAM menghasilkan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

"Kebutuhan pokok ini harus tanggung jawab negara, karena negara harus hadir. Kebutuhan pokok jika dibiayai dengan investasi, swasta masuk misalnya, akan berimbas pada harga. Masak kebutuhan pokok dibiayai oleh investasi. Kalau kebutuhan pokok dibiayai dengan investasi maka rakyat tidak dapat mendapatkan kebutuhan pokok dengan biaya yang murah," paparnya.

Negara Dinilai Mampu Mengelola

Terkait dengan investasi dalam pengelolaan yang nantinya akan dikendalikan oleh pemerintah, Lazarus mengatakan, negara mampu untuk mengelola SPAM. Bahkan pihaknya menegaskan kepada pemerintah terkait investasi yang harus disediakan dalam pengelolaan SPAM bagi masyarakat.

"Saya tanya ke kementerian PU, berapa kebutuhan dana untuk menyelesaikan sisa PR demi menghadirkan air bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka menjawab, sekitar mendekati Rp300 Triliun. Aku bilang APBN kita sudah Rp4000 Triliun masa kita tidak bisa mengalokasikan anggaran Rp100 Triliun tiap tahunnya ? Selama tiga tahun, investasi ini selesai. Ini pPolitical Will saja. Jangan pernah menganggap pemerintah tidak mampu, lalu kita hadirkan swasta yang mengahasilkan produk biaya tinggi yang akan membebankan rakyat, kita tidak mau, dan ini juga sebetulnya yang kita hindari. Di mana diputuskan di MK 85 berbunyi, dan ini yang digugat teman-teman di MK, pasal tentang keterlibatan swasta dalam mengelola SPAM yang dikomersialisasikan untuk kebutuhan masyarakat yang akhirnya masyarakat mendapatkan dengan harga yang mahal," terangnya.

BUMN, BUMD, BUMDES Jadi Pengelola

Hadirnya negara, dimana air dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat melalui BUMN, BUMD, BUMDES untuk itu dalam UU SDA, ketiga lembaga negara tersebut dibunyikan sebagai bentuk kehadiran negara.

"Soal izin nanti jatuhnya kepada BUMN, BUMD dan BUMDES, itu khusus untuk pengelolaan SPAM. Berbeda lagi dengan air minum dalam kemasan hampir tidak ada yang berubah, yang berubah hanya mereka (swasta-red) tidak boleh menguasai mata air. Nanti dihitung ulang, misalkan mata air debitnya 20 liter per detik dan masyarakat keperluannya sekitar 15 liter perdetik, nah yang boleh dikelola swasta yang 5 liter per detik ini yakni sisanya setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi," katanya.

Terkait dengan menggandeng pihak swasta dalam pengelolaan SPAM, Lazarus mengatakan bisa memungkinkan. Setelah UU SDA disahkan, selanjutnya akan diterbitkan PP untuk melengkapi teknis pemerintah dalam mengambil kebijakan nantinya.

"Itu nanti akan diatur di PP. Di sini ruangnya nanti pemerintah yang akan bisa melihat sejauh mana kemampuan pemerintah. Walaupun begitu tapi tetap izinnya pemerintah yang pegang, kendali dari pemerintah," tegasnya.

Dengan lahirnya UU baru ini, Lazarus memandang pemerintah akan kerja keras. Namun demikian pihaknya dari DPR siap mengawal dan mendukung pemerintah melakukan perbaikan, reposisi dan lainnya terkait dengan implementasi UU ini agar penataan air ini bertujuan baik agar negara dan rakyat berkuasa penuh atas air.

"Kalau boleh jujur UU SDA lebih bagus dari UU Minerba. Minerba boleh jatuh ke tangan asing, ini tidak bisa karena di UU sudah berbunyi. Full dikuasai oleh negara. Untuk perizinan pengelolaan, nantinya disesuaikan dengan pembagian sungai yang sudah diatur menjadi kewenangan pusat, provinsi atau kabupaten/kota," pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga