Serapan Anggaran KPU Pandeglang Diduga Bermasalah, BPK dan BPKP Diminta Segera Audit

AKURATNEWS - Sekretaris Jenderal Komunitas Nasional Pemuda Independen (KNPI) Plat Merah, Iding Gunadi mendesak Badan Pengawas Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, untuk segera melakukan audit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang.

Desakan itu disampaikan KNPI Plat Merah, terkait adanya serapan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dan pemberian rewad (imbalan) dari pihak Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) pada KPU Pandeglang atas penyimpanan dana hibah sebesar Rp.68,2 Miliar, yang diduga janggal, tidak transparan dan terindikasi bermasalah.

"Jelas, dalam hal ini kami meminta agar BPK dan BPKP Banten segera melakukan audit pada KPU Pandeglang. Pertama soal serapan anggaran Pilkada tahun 2020 yang tidak efisien. Kedua, soal adanya pemberian reward (imbalan) dari Bank BJB pada KPU yang sampai saat ini kami nilai tidak jelas." kata Iding, saat berbincang dengan wartawan, Rabu (30/06) di Warung Kopi, Jl. Bama, kecamatan Pagelaran, Pandeglang.

Diketahui sebelumnya, KNPI Plat Merah, Selasa (29/06) kemarin, melakukan audiensi dengan KPU Pandeglang. Pada audiensi itu, pihak KPU enggan membuka nota perjanjian kerjasama antara pihak Bank BJB dengan KPU Pandeglang.

"Kemudian KPU sendiri enggan membukan nota perjanjiannya ke publik. Padahal itu adalah APBD yang harus diketahui publik. Itu uang rakyat," jelas Iding.

Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi (Dating) KPU Kabupaten Pandeglang, Ahmad Munawar secara terpisah mengatakan bahwa, pihaknya tak menampik soal adanya anggaran KPU Pandeglang pada Pilkada yang tidak terserap itu.

Munawar menjelaskan bahwa, dari jumlah anggaran Pilkada Pandeglang 2020 yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) itu, sebesar Rp. 2,6 Miliar tidak terserap. Adapun sisa anggaran tersebut, jelas Munawar, sudah dilaporkan ke Bupati Pandeglang.

"Jadi untuk anggarannya itu sebesar Rp. 68,2 Miliar. Kemudian, dari anggaran itu yang kita serap sebesar Rp. 65,8 Miliar. Jadi betul ada sisa anggaran, itu sekitar Rp. 2,6 Miliar." jelas Munawar saat menerima audiensi KNPI Plat Merah, Selasa (29/06) kemarin, di kantor KPU Pandeglang, Jl. Perkantoran Cikupa, Kecamatan Pandeglang.

"Adapun untuk tahapan penggunaan anggaran ini sudah kita laporkan ke Bupati Pandeglang, itu juga sudah di kawal juga oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) yah," pungkas Munawar.

Tidak Mau Buka Perjanjian Kerjasama

Tidak hanya itu, dalam audiensi dengan KPU Pandeglang itu, KNPI Plat Merah juga mempertanyakan soal beauty contes (seleksi) KPU memilih Bank BJB sebagai mitra, serta besaran pemberian reward (imbalan) yang diberikan pihak Bank BJB pada KPU Pandeglang, pada penyimpanan anggaran hibah KPU Pandeglang, sebesar Rp. 68,2 Miliar itu.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sekretaris KPU Pandeglang, Dina Kurnia Sari mengatakan bahwa, pihak Bank menawarkan produk, dan KPU juga membuka seleksi secara terbuka.

Namun demikian, Dina menjelaskan bahwa, dalam proses perjanjian seleksi dengan pihak Bank BJB, KPU Pandeglang hanya menerima barang.

"Ka terima itu barang, karena kalau bentuk uang itu tidak boleh. Contohnya seperti Meja, Komputer. Jadi yang kita laksanakan itu bukan dalam bentuk nominal. Karena anggaran kami itu bentuknya barang." katanya.

Selain itu, KPU Pandeglang juga tidak mau membuka nota perjanjian kerjasama dengan pihak Bank BJB tersebut. Dina menegaskan bahwa, perjanjian yang dibuat KPU dengan pihak Bank terkait, sengaja tidak dipublis, karena penjanjian tertutup.

"Jadi dari pihak Bank, itu menawarkan dana insentif yang mengendap itu untuk di konversikan dalam bentuk barang. Perjanjian itu kami buat dengan pihak Bank. Ini tidak boleh di publis yah, karena ini perjanjian tertutup. Karena ini adalah perjanjian kami (KPU) dengan pihak Bank, jadi dalam seleksi itu dilaksanakan secara tertutup." tegas Dina.

Penulis: Cecep

Baca Juga