Soal Laut China Selatan, Indonesia Disebut Beri ‘Kejutan’ untuk Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan)

Mungkin, bagi Indonesia, kehadiran United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 – yang menjadi rujukan bagi PCA – menjadi sangat penting. Namun, mengapa pemerintah Indonesia akhirnya kini menyatakan posisi penolakan melalui kejutan diplomatik tersebut? Apakah isi note verbale tersebut dapat mengubah sikap Tiongkok?

Pentingnya Hukum Internasional

Dalam sebuah masyarakat, aturan dan norma memang dianggap penting. Dengan rangkaian peraturan hukum, sebuah masyarakat diharapkan dapat beraktivitas dengan keteraturan dan ketertiban.

Harapan seperti ini tanpa terkecuali juga hadir dalam masyarakat internasional. Dalam hubungan antarnegara, peraturan hukum seperti ini terbentuk melalui rezim dan perjanjian internasional yang disepakati oleh dua negara atau lebih.

Hukum internasional dianggap dapat mengatur tata hubungan yang dilakukan oleh negara-negara. Dengan adanya hukum internasional, negara akan berperilaku secara terikat pada moralitas dan hukum itu sendiri.

Penjelasan ini diungkapkan dalam tradisi Grotius yang disebut-sebut terinspirasi dari ahli hukum Belanda yang bernama Huig de Groot (atau Hugo Grotius). Tradisi ini berasal dari tulisan Grotius yang berjudul De Jure Belli ac Pacis yang mengusulkan agar ada tata dan aturan di antara negara-negara Eropa yang kala itu saling berperang pada abad ke-17.

Pada intinya, Grotius menganggap bahwa negara-negara sebagai masyarakat internasional perlu terikat pada hukum dan moralitas – berakar dari pemahaman akan hukum alam (law of nature) manusia – sehingga peperangan yang prevalen tidak terjadi.

Mengacu pada tulisan A. Claire Cutler yang berjudul The ‘Grotian Tradition’ in International Relations, Grotius akhirnya dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional Modern. Ahli hukum asal Belanda tersebut dianggap sebagai figur pertama yang mengusulkan adanya perdamaian dan keteraturan dalam hubungan antarnegara.

Dari pandangan akan tradisi Grotius ini, dapat dipahami hukum internasional – seperti UNCLOS 1982 – dianggap perlu untuk mengatur tata perilaku dalam hubungan antarnegara. Dengan tradisi tersebut, dunia tidak akan lagi jatuh pada situasi peperangan dan ketidakteraturan.

Boleh jadi, Indonesia dalam hal ini berharap agar keteraturan yang diusung oleh tradisi Grotius ini dapat terjadi di Asia Tenggara – khususnya di wilayah LCS. Bagaimana pun juga, pemerintah Indonesia berharap agar stabilitas kawasan tetap terjaga.

Selama ini, stabilitas juga menjadi salah satu politik luar negeri Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri juga menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga