Wajibkan Mahasiswa Punya NPWP, Wacana Menkeu Tuai Kritikan Pedas

Menkeu Sri Mulyani

Jakarta, Akuratnews.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana mewajibkan seluruh mahasiswa di Indonesia memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Wacana tersebut merupakan bagian dari kelanjutan kerjasama yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Akan tetapi, Sri Mulyani ingin agar Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyampaikan langsung rencana tersebut kepada jajaran rektor di Universitas seluruh Indonesia.

"Jadi beliau juga menginginkan antar mahasiswa diberikan NPWP. Saya ingin yang bicara ini Pak Menteri. Karena kalau saya yang ngomong dikiranya Bu Menteri sudah desperate sekali sampai mahasiswa dipajaki," ujarnya di Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Namun tak berjalan mulus, baru satu hari wacana tersebut disampaikan, kini sudah menuai kritikan pedas salah satunya dari Ketua Umum HMI Komisariat FSH UINSU, Muhammad Najib.

"Kalau Pemerintah (Kemenkeu) menetapkan kebijakan sontoloyo itu, saya pastikan ribuan kader HMI se Nusantara pasti akan turun ke jalan," tegas Najib.

Ia menilai, Pemerintah terbata-bata dalam memajukan pendidikan tinggi dan mulai bersifat kapitalis di dunia pendidikan, tak mampu mensejahterakan intelektual mahasiswa secara global, dan dinilai mau meraup keuntungan sepihak dengan wacana kebijakan itu.

"Pemerintah ini mau jadi kapitalis ya? Pendidikan kok saat ini seperti di kapitalisasi," tanya dia.

Najib kemudian mempertanyakan dasar Sri Mulyani merencanakan kebijakan NPWP bagi Mahasiswa itu. Pasalnya, kata dia, Mahasiswa rata-rata belum memiliki pekerjaan dan penghasilan.

"Lalu apa dasar dan maksud Sri Mulyani (Menkeu) mewacanakan kebijakan sontoloyo seperti itu, kan kita tahu sama tahu Mahasiswa itu belum sama sekali berpenghasilan, bisa kuliah saja sudah syukur untuk kalangan mahasiswa seperti saya dan mungkin ada banyak," tandasnya dia. (Rhm)

Penulis:

Baca Juga