Beranda Nasional Pemerintah Dipastikan tak akan Mengubah Kewenangan KPK

Pemerintah Dipastikan tak akan Mengubah Kewenangan KPK

70
0
BERBAGI
alterntif text

Jakarta, Akuratnews.com – Pemerintah dipastikan tidak akan mengubah kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo berkomitmen menjaga KPK dari pelemahan.

“Presiden tetap dalam posisi maka tidak ada keinginan sama sekali dari pemerintah dalam hal ini Presiden untuk mengubah kewenangan yang dimiliki oleh KPK,” kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Selasa (12/09/17).

Menurut dia, semua pihak berkewajiban menjaga KPK tetap baik dan kuat. Kalaupun ada kekurangan, perbaikan dilakukan tanpa mengubah esensi tugas Lembaga Antirasuah.

“Kalau ada kekurangan hal yang bersifat manajerial, hal yang bersifat administratif, itu lah yang dilakukan perbaikan,” tegas mantan Anggota DPR RI itu.

Pramono pun enggan berkomentar banyak soal penyataan Jaksa Agung M. Prasetyo yang menyindir kewenangan penuntutan KPK. “Sekali lagi, dalam hal ini Presiden tak ada keinginan sama sekali untuk mengurangi kewenangan KPK. Tidak usah ditafsirkan macam-macam,” jelas Pramono.

Sebelumnya, Jaksa Agung menyindir KPK karena meski sudah diberi kewenangan lebih, belum mampu menyaingi indeks persepsi korupsi (IPK) yang diberikan institusi pemberantasan korupsi di negara-negara tetangga. Meski sudah menindak kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT), IPK Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

“IPK pada 2016, Malaysia mendapat skor 49 dengan peringkat 55. Sedangkan Singapura mendapat skor 84 dengan peringkat 7 dari 170-an negara yang disurvei,” kata Prasetyo dalam rapat dengar pendapat di Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 September 2017.

Di tahun yang sama, IPK Indonesia hanya mendapat skor 37 dan menduduki peringkat 90. Prasetyo membandingkan kewenangan KPK dengan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Malaysia, dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) di Singapura yang mendapatkan hasil lebih baik kendati hanya memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Dia menjelaskan, Kewenangan penuntutan di Malaysia dan Singapura adalah milik penuh kejaksaan. Meskipun SPRM Malaysia juga punya divisi penuntutan, tetapi dalam pelaksanaannya harus ada izin dari jaksa agung Malaysia.

Intinya, jelas dia, kejaksaan di Singapura dan Malaysia adalah institusi yang berwenang menentukan dapat/tidaknya suatu perkara ditingkatkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan. Ini perwujudan universal sistem penuntutan tunggal yang berlaku di setiap negara

“Tugas dan kewenangan yang dimiliki CPIB dan SPRM maupun kejaksaan dan kepolisian di kedua negara ternyata dinilai mampu menciptakan pemberantasan korupsi yang efektif,” ucap Prasetyo. (Maria)

alterntif text

LEAVE A REPLY