Beranda Daerah Tuntutan Tidak Dipenuhi, Masyarakat Morowali Ancam Boikot PT IMIP

Tuntutan Tidak Dipenuhi, Masyarakat Morowali Ancam Boikot PT IMIP

28 views
0
BERBAGI
alterntif text

Jakarta, Akuratnews.com – Tuntutan hak masyarakat dan karyawan kepada PT. Indonesia Morowali Industrial Park  (IMIP) atas  kebijakannya yang diskriminatif. Permasalahan  yang ditimbulkan atas tata kelola perusahaan tambang PT. IMIP telah membuat seluruh karyawan meluapkan kegelisahan dengan menuntut hak dari kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan karyawan.

Juru bicara masyarakat dan karyawan dari PT IMIP Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, Chandra Chris Elelson Sambelay mengatakan, kedatangan mereka ke Jakarta hanya ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi, perihal sistem pengelolaan perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan, kerusakan lingkungan hingga isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Masalah yang ditimbulkan atas tata kelola perusahaan yakni diawali dari aktitifitas petambang yang dilakukan oleh PT. Bintang Delapan Mineral (PT.BDM) yang termasuk salah satu anak perusahaan yang di naungi oleh PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) pada lahan di blok 5 milik masyarakat diantarannya, Ikwan, Masus dan Salim yang hari ini telah berdiri pabrik dan PLTU dengan total luas lahan seluas ±100 Ha tanpa adanya ganti kerugian atas lahan yang digunakan oleh perusahan tersebut.

“Tidak luput pula jalan Tani di desa Fatufi yang menjadi akses masyarakat untuk melakukan mobilisasi telah diblokir dan dimanfaatkan oleh perusahaan tanpa adanya tanggung jawab perusahaan untuk membangun kembali akses jalan di daerah tersebut,” kata Chandra kepada Akuratnews.com, di kantor hukum Majjama Law Office di bilangan Kalisari Cijantung – Pasar Rebo, Jakarta Timur Rabu (22/3/2017) malam.

Padahal, sepatutnya perusahaan melakukan proses pemindahan hak dan pelepasan hak seketika setelah diterbitkannya izin pertambangan dari Bupati atau Walikota setempat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam keputusan menteri negera agrarian/kepala BPN No. 21 tahun 1994 tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

Sehingga, apabila perusahaan melakukan penguasaan secara sepihak sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka telah jelas PT. IMIP melakukan pelanggaran atas lahan yang dikuasainya tersebut.

Bahkan, kata Candra, pembangunan pelabuhan yang dilakukan oleh PT. IMIP juga telah menimbulkan masalah lingkungan yang serius dengan rusaknya hutan bakau diwilayah pelabuhan tersebut yang berdampak langsung kepada rusaknya ekosistem.

“Hal ini menjadikan warga sektiar pelabuhan kehilangan mata pencaharian  yang bergantung pada ekosistem sekitar hutan bakau.,” jelasnya.

Dia menyebutkan, bahwa masyarakat Bahodopi ,Kabupaten Morowari ,Sulteng meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu masyarakat agar  pihak perusahaan PT. Bintang Delapan Mineral (PT.BDM) yang termasuk salah satu anak perusahaan yang di naungi oleh PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) untuk membayar ganti rugi
pada lahan di blok 5 milik masyarakat diantarannya yaitu Pak Ikwan, Pak Masus dan Pak Salim yang hari ini telah berdiri pabrik dan PLTU dengan total luas lahan seluas ±100 Ha

” Kami ke Jakarta untuk mengadukan masalah masyarakat Morowari terkait persoalan kebijakan diskriminatif yang dibuat oleh PT BDM dan PT IMIP kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, dia melihat Pemda dan DPRD Morowari seolah telah berpihak kepada PT IMIP, sehingga tidak mau membantu dalam mengatasi masalah tersebut.

“Kami sudah mengadukan semua masalah ini kepada pejabat, Pemda, dan DPRD Morowali tetapi diabaikan sampai saat ini, kami melihat Pemda dan DPRD seolah berpihak pada PT IMIP,” jelasnya.

Dia menambahkan bila masalah ini tidak ditanggapi oleh pemerintah ,maka pihaknya akan mengerahkan masyarakat untuk melakukan penutupan pabrik PT IMIP, hingga tuntutan masyarakat yang dirugikan dipenuhi tuntutan haknya.

Sementara itu, mantan karyawan PT IMIP, Febrianto Tattong kecewa atas sikap perusahaan yang memberhentikan dirinya sebagai karyawan secara sepihak, setelah mengetahui jika dirinya membela rekan-rekan kerjanya dan melaporkan aktivitas tenaga kerja asing (TKA)  ilegal yang bekerja di PT IMIP kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

“Saya mantan karyawan PT IMIP yang di PHK karena melaporkan aktivitas buruh kasar dari Tiongkok,” kata Febrianto, kepada Akuratnews.com, Kamis (23/3/2017).

Febri menjelaskan, sebagai anak mantan anggota TNI ,dirinya mengaku siap menerima akan membela dan menjaga NKRI hingga tetes darah terakhir, karena ini telah mengancam kedaulatan dan persatuan masyarakat Indonesia.

” Saya siap pasang badan untuk membela NKRI karena sebagai anak mantan anggota TNI diajarkan untuk membela negaranya dan ini adalaha masalah yang harus kita hadapi ,jangan sampai negara kita dikuasai asing seperti TKA China yang bekerja di PT IMIP ,” jelasnya.

Dia menyebutkan bahwa, TKA asal China yang saat ini bekerja di PT IMIP bukan hanya akan menguasai pekerjaan, tetapi akan menguasai wilayah Morowali, Sulteng yang merupakan milik NKRI.

Dia mengungkapkan, telah banyak WNA asal China yang bermukiman di wilayah tersebut dengan diberikan fasilitas bangunan perumahan yang sengaja dibuat oleh perusahaan PT IMIP, karena sebagian besar adalah pekerja di PT IMIP.

” Tidak semua pekerja buruh ahli, banyak mereka sebagai buruh kasar,” ucapnya.

Apabila tuntutan hak masyarakat Monowari tidak dipenuhi maka akan terjadi tindakan yang melawan hukum, karena rasa kecewa yang didapatkan dari masyatakat Morowali atas sikap pemda dan pemerintah pusat yang tidak menanggapi permasalahan tersebut.

” Kalau masalah tuntutan hak masyarakat tidak dipenuhi maka yang terjadi tindakan yang anarki, karena disana masyarakat bisa berontak kepada PT IMIP,” tegasnya.

Bahkan, pihak perwakilan masyarakat Morowali, hari ini Kamis (23/3/2017) agendanya akan mengadukan juga masalah ini ke dpp pemuda panca marga pusat

Seperti diketahui, sebelumnya, karyawan yang diwakili oleh 16 orang masyarakat dan karyawan dari Kec. Bahodopi, Kab. Morowali Sulawesi Tengah telah tiba di Jakarta sejak tanggal 7 maret 2017 lalu. Namun, perwakilan masyarakat dan karyawan tersebut datang ke kantor hukum Majjama Law Office di bilangan Kalisari Cijantung – Pasar Rebo, Jakarta Timur pada tanggal 21 Maret 2017 untuk melakukan pengaduan perihal pelanggaran hak yang dilakukan oleh PT. IMIP. (Agus)

alterntif text

LEAVE A REPLY