Aksi Massa di Balai Kota

Aksi di Balai Kota, CKPI Bongkar Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI

Central Komando Pemuda Indonesia (CKPI) saat melakukan aksi massa di Balai Kota DKI Jakarta di bawah penjagaan ketat kepolisian. (Foto dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Central Komando Pemuda Indonesia (CKPI) mengungkap adanya kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah, Saefullah. CKPI menilai kasus tersebut menjadi preseden buruk bagi kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan jika tak segera diambil tindakan.

Menurut Alan MS, Ketua CKPI, kasus dugaan adanya jual beli Jabatan itu, diduga dilakukan Saefullah sebagai ketua Baperjakat sekaligus ketua Panitia Seleksi promosi, rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dalam aksi yang kerap dilakukan ke Balai Kota Jakarta, CKPI terus menyuarakan persoalan ini. "Jika terbukti benar, maka Wajib hukumnya (Saefullah) bertanggung jawab terhadap dugaan praktek jual beli jabatan." Ujar Alan dalam keterangan pers yang diterima redaksi Akuratnews.com, Selasa (9/4/2019).

Menurut dia, DPRD DKI Jakarta seharusnya membentuk pansus untuk mengungkap (adanya dugaan) 'permainan kotor' yang selama ini menjadi ladang buat pejabat untuk mencari posisi dengan cara yang tidak benar.

Selain Pansus yang dibentuk Pemprov, kata Alan, juga harus ada peranan KPK. Menurut Dia, KPK juga memiliki peran strategis untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan keterlibatan panitia seleksi rotasi, promosi dan mutasi di lingkungan pemerintah DKI Jakarta untuk menjerat kepada pihak-pihak terkait sebagai tersangka.

"Tidak ada alasan apa pun (dugaan) praktek jual beli jabatan itu dibiarkan bebas dari jeratan hukum." Tegasnya.

"Kami meyakini Gubernur DKI Jakarta, ingin membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan terhadap kebijakan yang diputuskan, namun sayangnya dengan adanya dugaan jual beli jabatan, apa yang dibangun Gubernur akan mengalami hambatan dari dalam pemerintahannya sendiri.

"Saefullah sebagai aktor yang kami duga telah merusak citra pemerintah DKI Jakarta." Kata Allan.

Logikanya, menurut Dia, ada sejumlah pejabat yang semula dianggap bermasalah justru dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta, "itu artinya Sekda Saefullah kami duga menjebak Gubernur DKI Jakarta." Terang Alan.

Dalam aksinya, Central Komando Pemuda Indonesia juga menilai bahwa Chaidir sebagai sekretaris Pansel dan Reswan W. soewardjo diduga juga ikut memainkan peran penting terkait dugaan praktek kecurangan dan mengabaikan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.

"Sebagai komitmen untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta, maka kami tidak akan berhenti melakukan aksi di balai kota sampai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rosyid Baswedan mencopot Sekda Saefullah dari jabatannya, sekaligus mencopot siapa pun yang terlibat dalam dugaan kasus jual beli jabatan di lingkungan pemprov DKI Jakarta," Tandasnya.

"Di samping itu pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 kami akan kembali melakukan aksi demonstrasi di depan balai kota dengan jumlah masa yang lebih besar." Pungkas Alan.

Penulis:

Baca Juga