Bareskrim Dikabarkan Geledah Kantor BPN Kobar

Jakarta, Akuratnews.com - Kuasa Hukum ahli waris Brata Ruswanda, Kamaruddin Simanjuntak menginformasikan bahwa tim penyidik dari Bareskrim Polri baru-baru ini menyita sejumlah dokumen dari Kantor ATR/BPN Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Penyitaan dokumen itu ia menduga terkait dengan laporan ahli waris Brata Ruswanda atas lahan di Jalan Rambutan Pangkalan Bun, yang saat ini tengah dipersengketakan dengan Pemkab Kobar.

“Sedikitnya ada tiga orang penyidik yang mendatangi sejumlah kantor di Palangkaraya maupun Pangkalan Bun, mereka menggeledah kantor di antaranya Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pertanian (DTPHP) dan kantor BPN Kobar,” kata dia kepada wartawan, Kamis (6/2/2020)

Dia menambahkan, ada banyak dokumen yang disita, di antaranya dokumen surat tahun 1974. Tapi tidak ditemukan SK Gubernur yang kita laporkan.

Kamaruddin meyakini, sejumlah dokumen yang telah disita oleh tim penyidik akan menguatkan bukti bahwa ada dugaan pemalsuan oleh Pemkab Kobar untuk menguasai lahan milik almarhum Brata Ruswanda, yang ketika itu dipinjamkan untuk kepentingan dinas pertanian, pada masa Brata Ruswanda menjadi pimpinan di instansi tersebut.

Dikonfirmasi terkait penyitaan sejumlah dokumen di kantor BPN, Kepala Kantor ATR/BPN Kobar, Handra, tidak membantah. Menurut dia, untuk kepentingan penyidikan, pihaknya mendukung sekaligus berharap agar proses sengketa bisa segera berakhir.

“Kita sudah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Lahan itu belum bersertifikat, dan kita tidak melayani pembuatan sertifikat, jika lahan masih berstatus sengketa. Kalau sudah ada ketetapan dari pengadilan (inkrah) baru bisa kita proses,” jelas Handra, ditemui di kantornya, Rabu (5/2/2020).

Dalam kasus ini, Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Nurhidayah pernah diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada Selasa (28/10/2019).
Nurhidayah diberondong 15 pertanyaan seputar kasus tanah yang diadukan keluarga ahli waris almarhum Brata Ruswanda. Di Mabes Polri, Nurhidayah didampingi oleh kuasa hukumnya, Rahmadi G Lentam.

Nurhidayah dilaporkan oleh keluarga ahli waris Brata Ruswanda diduga terkait penggunaan surat palsu untuk menguasai lahan sekitar 10 hektare untuk dan atas nama Pemkab Kobar.

Dalam kasus ini, Bupati Nurhidayah dilaporkan dua kasus sekaligus. Yakni tindak pidana membuat surat palsu dan/atau menggunakan surat palsu dan/atau memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik, sebagaimana terangkum dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, Jo Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan untuk menguasai dan merampas hak milik ahli waris Brata Ruswanda. Ini dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1228/X/2018/BARESKRIM.

Sedangkan pada laporan kedua, Bupati Nurhidayah dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor: LP1229/X/2018/BARESKRIM atas tuduhan melakukan tindak pidana penyerobotan dengan cara memasang plang pengumuman milik ahli waris Brata Ruswanda yang telah dipasangi plang status kepemilikan tanah dan telah dipagari kawat berduri, sebagaimana diatur Pasal 551 KUHP Jo Pasal 167 KUHP, Jo Pasal 385 KUHP Jo PRP Nomor 51 Tahun 1960 Jo Pasal 55-56 KUHP.

Bupati Kobar Nurhidayah yang dikonfirmasi via selular fasilitas WattsApp-nya belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

Penulis: Redaksi

Baca Juga