Biarkan Bangunan Liar, Satpol PP Jaksel Disebut Masuk Angin

Jakarta, akuratnews.com - Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara Pajak/Kurator Rey & Co Jakarta Attorneys at Law yakni Alessandro Rey, SH, MH, MKn, BSC, MBA, LUTCF, LUF, FSS, CPM, CLA, IPC, CRA, CTA, CLI, CTL., Kartika Sari Putri, SH., MH., Arafatus Syahidah, SH., MH., dan Lukman Wicaksono, SH menduga Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Jakarta Selatan (Jaksel) masuk angin.

Menurut Alessandro hal tersebut karena Satpol PP telah membiarkan Pembangunan rumah liar tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Jl. Abadi, Cipulir Jakarta Selatan.

"Merasa sangat dirugikan dengan Satpol PP Kota Jakarta Selatan yang sudah melakukan pembiaran pembangunan Rumah Liar, karena Pembongkaran Paksa Rumah Liar tersebut seharusnya sudah dilakukan pada bulan Februari 2019 lalu," ujar Alessandro, Jumat (20/9/19) mewakili tim yang juga merupakan kuasa hukum dari Sri Roosmini.

Diketahui saat ini Sri Roosmini sedang berperkara dengan Prayitno, Dian dan Yudi selaku pemilik atau penghuni bangunan tersebut.

Pembongkaran yang seharusnya dilakukan Februari 2019 lalu, kata Alessandro atas dasar Rekomendasi Teknis Bongkar Paksa dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Satpol PP Jaksel, karena telah didahului oleh penerbitan Surat Peringatan (SP), Segel dan Surat Perintah Bongkar (SPB).

"Namun Satpol PP Jakarta Selatan tetap tidak melakukan pembongkaran paksa tersebut," herannya.

"Kami telah mengirimkan Surat Nomor 349/RnC/SR-P/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 kepada Satpol PP Jakarta Selatan dengan agenda Permohonan Pembongkaran Paksa Rumah Liar Nomor 1 tersebut namun surat kami tidak ditanggapi oleh Satpol PP Kota Jakarta Selatan ataupun pihak-pihak yang terkait, Padahal Citata telah melakukan tindakan penertiban berupa Surat Peringatan (SP), Segel dan Surat Perintah Bongkar terhadap Rumah Liar tersebut pada tanggal 10 Januari 2019 bahkan Citata sudah memberikan Rekomendasi Teknis Bongkar Paksa kepada Satpol PP Jakarta Selatan dan menyatakan bahwa perihal Pembongkaran Paksa merupakan kewenangan Satpol PP pada bulan Februari 2019," paparnya menambahkan.

Merasa tidak puas dengan kinerja Satpol PP Jaksel yang terkesan menunda-nunda dalam pelaksanaan Pembongkaran Paksa Rumah tersebut, Alessandro mengatakan bahwa pihaknya mengirimkan surat kembali dengan Surat Nomor 349/RnC/SR-P/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada Satpol PP Jaksel.

"Pada intinya (surat tersebut, red) mempertanyakan kinerja Satpol PP Jakarta Selatan yang tidak menjalankan tanggung jawab dan tugas sesuai peraturan yang berlaku, namun sekali lagi Satpol PP Jakarta Selatan seolah meremehkan masalah ini dengan tidak menjawab/menanggapi surat-surat kami," ungkapnya.

Lanjutny, mereka kembali mengirim Surat Nomor 390/RnC/SR-P/IX/2019 tanggal 09 September 2019 dengan harapan dapat terlaksananya Pembongkaran Paksa terhadap Rumah tersebut dan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi kliennya. "Namun hingga saat ini kami belum menerima tanggapan secara tertulis dari pihak Satpol PP Jakarta Selatan maupun pihak-pihak yang terkait," katanya.

Terakhir Alessandro memaparkan bahwa akibat yang timbul dalam kelalaia atau pembiaran yang dilakukan oleh Satpol PP Jaksel dalam Pembongkaran Paksa Rumah tersebut berupa kerugian secara materiil dan immateriil seperti kebisingan yang ditimbulkan, sampah yang berserakan di lokasi pembangunan, bahan bangunan proyek yang menghalangi jalan masuk ke rumah milik kliennya.

"Termasuk para tukang yang bekerja sepanjang jalan menuju rumah klien kami sehingga saat ini Pemilik/Penghuni Rumah Liar tersebut masih melakukan pembangunan hingga bangunan lantai 2 (dua), sudah hampir selesai dalam tahap pembangunannya dan pemilik/penghuni siap menempati Rumah tersebut," tandasnya.

Penulis: Hengki. L
Editor: Redaksi

Baca Juga