Gonjang-ganjing UU Cipta Kerja

Buru-Buru, Diam-diam, Efek Kejut Hingga Adu Mulut

Jakarta, Akuratnews.com - Di tengah banyak penolakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menjadi Undang-undang (UU). UU ini digadang-gadang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan memangkas sejumlah regulasi.

DPR dan pemerintah secara maraton membahas RUU ini di tengah pandemi Covid-19. Rapat sering kali dilakukan di akhir pekan, bahkan hingga larut malam.

DPR terlihat menjadi sangat rajin saat membahas RUU Cipta Kerja ini. Pandemi bukan lagi penghalang untuk mereka mempercepat pengesahan Cipta Kerja.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan sebanyak 64 kali pertemuan, terdiri dari dua kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan enam kali rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

“Baleg bersama pemerintah dan dewan legislatif telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali, 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja dan 6 kali rapat Timus Timsin. Yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dari pagi sampai malam bahkan reses pun tetap melakukan rapat baik di dalam gedung maupun di luar,” ungkap Supratman dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (5/10).

Supratman melanjutkan, RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Sehingga pengesahan RUU ini berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah.

Menurutnya, pembahasan dimulai dari 20 April sampai 3 Oktober 2020. Dalam perjalanannya ada tujuh UU yang akhirnya dikeluarkan dari RUU.

DPR pun menggelar Rapat Paripurna mendadak di awal pekan ini. Bahkan di agenda DPR pada Senin (5/10) pagi pun awalnya tak ada Rapat Paripurna.

Sebelumnya, Rapat Paripurna sudah dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2020. Namun pada Senin (5/10) siang, tiba-tiba agenda Rapat Paripurna diumumkan akan digelar pukul 14.00 WIB.

Sebelum Rapat Paripurna, Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi pun mendapatkan undangan untuk mengadakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin (5/10) pukul 12.30 WIB. Tak ada penjelasan dari DPR mengapa agenda tersebut dipercepat secara mendadak.

Beberapa hari sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan, sejumlah pimpinan Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja menyepakati untuk mogok nasional sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.

Mogok nasional rencananya dilakukan selama tiga hari berturut-turut, dimulai 6 Oktober 2020 dan diakhiri saat sidang paripurna yang membahas RUU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020.

Mogok nasional ini diprediksi akan menyetop produksi ini akan diikuti kurang lebih lima juta buruh di ribuan perusahaan di 25 provinsi dan 300 kabupaten atau kota.

Saat DPR akan menggelar Rapat Paripurna, dua pimpinan serikat buruh dipanggil Presiden Jokowi. Mereka yang hadir adalah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Andi Gani dan Said Iqbal terlihat hadir di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.45 WIB. Namun, tak banyak penjelasan yang diungkapkan keduanya.

Andi Gani Nena Wea menyebut, mereka dihubungi untuk bertemu Presiden Jokowi semalam.

"Tadi malam (dihubungi)," kata Andi kepada media.

Dari gedung DPR, Rapat Paripurna ssendiri diwarnai adu mulut. Pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja masuk dalam agenda kelima.

Namun, di tengah rapat berlangsung, DPR memutuskan agenda pengesahan RUU Cipta Kerja ini dimajukan menjadi agenda kedua. Alasannya karena seluruh perwakilan pemerintah telah hadir tepat waktu dalam Ruang Rapat Paripurna DPR.

Mulanya, rapat berjalan lancar. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas membacakan hasil kesepakatan dalam Bamus siang itu, yakni enam fraksi menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja, satu fraksi menerima dengan catatan, dan dua fraksi menolak.

Namun usai Supratman membacakan hasil Bamus tersebut, interupsi diajukan anggota Fraksi Demokrat, Benny Kabur Harman.

“Kita tahu majority kehendaki keinginan penguasa untuk disahkan. Tapi kami mau sampaikan sikap kami. Supaya publik tahu penolakan kami,” kata Benny.

Pandangan Benny juga dikuatkan anggota Partai Demokrat lainnya, Marwan Cik Asan yang mengungkapkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terlalu cepat dan buru-buru sehingga pembahasan pasal per pasal tidak mendalam.

“RUU Cipta Kerja harus bersifat jangka panjang,” tegasnya.

Setelah semua fraksi menyampaikan pandangannya, Demokrat kembali menegaskan penolakan mereka. Benny kemudian menginterupsi agenda selanjutnya yaitu pandangan dari pemerintah. Benny bermaksud memperjelas pandangan fraksinya. Namun permintaan Benny untuk bicara ditolak oleh pimpinan rapat, Aziz Syamsudin.

Tak diberi kesempatan bicara, Benny menegaskan bahwa Partai Demokrat memutuskan walk out dari rapat paripurna.

“Kalau begitu Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab ... ,” tegas Benny yang kemudian suaranya hilang akibat mikrofon yang terputus.

Tak lama dari adu mulut tersebut, pimpinan sidang, Azis pun langsung mengetok palu pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

“Berdasarkan fraksi, enam menerima, satu menerima dengan catatan, dan dua menolak. Mengacu pada Pasal 164, maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!” tegas Azis.

Terpisah, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati mencurigai RUU Cipta Kerja merupakan pesanan. Hal itu lantaran pembahasannya selalu dilakukan diam-diam seperti maling.

"Kekagetan kita tentang akan disahkan segera pada pembahasan tingkat dua pada Senin siang ini itu bukan yang pertama. Sebelumnya mereka mengagetkan kita juga dengan kesepakatan tingkat pertama mereka pada hari Sabtu," kata Asfina dalam keterangan persnya, Senin (5/10).

Selain itu, pembahasan secara diam-diam juga dilakukan di sebuah hotel pada akhir pekan. Padahal aturan DPR sendiri kegiatan atau rapat selama pandemi hanya dilakukan pada Senin hingga Jumat saja.

"Jadi untuk Omnibus Law semua berbeda, ada apa ini? Ini pasti ada pemesan," ungkap Asfina.

Ia menilai kegiatan yang dilakukan secara diam-diam hanya dilakukan garong alias maling. Jika berisi hal-hal baik maka tidak mungkin dilakukan secara diam-diam.

"Sudah seperti garong karena naskah draft RUU-nya tidak bisa diakses oleh siapa pun, bahkan oleh jurnalis karena kami mengecek mereka kesulitan mencari," tandasnya.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga