CELGOR : Terbuka Peluang Airlangga Hartarto Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta, Akuratnews.com - Pergeseran peta politik nasional semakin panas, satu hari sebelum sidang putusan praperadilan mantan Ketum Golkar Setya Novanto di putuskan Majelis Hakim PN Jaksel, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di tunjuk oleh elit dan para kader sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar lewat sidang pleno di Gedung DPP Golkar di Jakarta, Rabu 13 Desember 2017 lalu.

Dengan terpilihnya Airlangga sebagai Ketum Golkar, para kader Golkar berkeyakinan bahwa akan membaiknya citra Golkar dimata masyarakat dimasa mendatang.

Desakan Munaslub dari kubu perubahan semakin kuat. Bahkan berhasil mempengaruhi tiga organisasi pendiri Golkar, Kosgoro 1957, SOKSI, dan MKGR. Satu per satu pengurus DPP Golkar tampak menyerah. Apalagi suara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) semakin nyaring menginginkan pergantian kepemimpinan Golkar dengan segera.

Kini, Airlangga Hartarto yang dianggap simbol kubu perubahan resmi menjadi Ketum Golkar. Selanjutnya, kubu perubahan menitipkan catatan awal kepada Airlangga, yakni merehabilitasi pengurus DPP Golkar yang dipecat di masa kepemimpinan Novanto.

“Selanjutnya rehabilitasi pengurus yang dipecat, termasuk kader yang diberhentikan dari keanggotaannya, yaitu Yorrys Raweyai dan Ahmad Doli Kurnia,” tegas Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga kepada awak media.

Sementara, Direktur Eksekutif Centre for Local Government Reform (CELGOR) Budi Mulyawan SH mengatakan, tidak menutup kemungkinan bahwa Airlangga Hartarto juga punya kesempatan besar untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Bahkan dengan terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar negoisasi politik Jokowi dan partai pengusung jadi lebih ringan.

Menurut Budi Mulyawan yang akrab disapa Cepy juga mengungkapkan bahwa ketika Airlangga maju menjadi Cawapres Jokowi di 2019, masih ada persoalan-soalan  politik yang harus di selesaikan oleh Airlangga ditingkat partai pengusung atau yang mendominasi secara nasional ?.

Budi juga mempertanyakan secara politik, apakah PDI Perjuangan akan ikhlas, dan apakah hal tersebut dipandang strategis secara politik jika kelak Golkar menjadi Cawapres Jokowi. Karena hampir semua kekuatan partai memandang Pilpres 2019 yaitu titik Ultimatum, dimana hal tersebut menjadi titik utama bagi partai nasional menuju Presiden yang akan datang, ” jelas Budi, Minggu, (17/12/17).

“Jika Airlangga nanti menjadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 maka secara otomotasi dirinya akan mencalonkan sebagai calon presiden (Capres) di priode yang akan datang, karena Jokowi masa bakti terkahir di dua priode ini, ” ujarnya.

Disisi lain, tak hanya Airlangga Hartarto yang punya peluang mendapangi Jokowi sebagai Cawapres, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga punya peluang yang sama akan tetapi persoalanya siapakah Panglima TNI selanjutnya dan apakah di kesatuan TNI Angkatan Darat (AD) akan solid mendukung beliau?.

“Pada intinya siapapun yang menjadi cawapres Jokowi nantinya, bagi Jokowi bukanlah sebuah persoalan, akan tetapi hal tersebut menjadi dilema bagi partai-partai pendukung,“ ucap Budi.

Budi menilai bahwa disitulah menjadi titik berat dimana tarik-menarik sebuah kepentingan bagi partai pengusung, ketika hal tersebut terjadi. Ketika ditanya apakah PDI Perjuangan akan all out mendukung Jokowi di Pilpres 2019 ? Budi menjawab sudah dipastikan bahwa arah dukungan partai berlambang banteng moncong putih ini kepada Jokowi.

PDI Perjuangan tidak punya pilihan lain selain mendukung Jokowi yang asli kader PDI Perjuangan, akan tetapi PDI Perjuangan akan berhitung secara mendalam siapa yang menjadi cawapres Jokowi nantinya,” tegasnya.

Golkar Dukung Penuh Jokowi di Pilpres 2019

Setelah ditunjuk sebagai Ketum Golkar Airlangga Hartarto meneguhkan dukungan partainya terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sampai 2019. Partai Golkar juga akan tetap berkomitmen mendukung Jokowi mencalonkan kembali saat pemilu presiden 2019.

“Golkar sudah mendukung Presiden Jokowi untuk mencalonkan diri pada pilpres,” ungkap Airlangga di aula rapat kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kepada awak media di Jakarta, Kamis dinihari, 14 Desember 2017 silam. Kader Partai Golkar menyambutnya dengan tepuk tangan sambil bersorak-sorai.

Menurut Airlangga, keputusan itu mengacu pada Rapat Pimpinan Nasional Golkar Juli 2016 yang digelar di Jakarta Convention Center. Ia meminta semua kader partai mengamankan dan menjalankan amanah Rapimnas Golkar.

Dalam rapimnas itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, menyatakan melalui pidatonya bahwa Golkar akan mengusung kembali Joko Widodo pada pilpres 2019. Dukungan itu, ucap Setya, merupakan hasil rekomendasi dari Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang digelar pada 15-17 Mei tahun lalu di Nusa Dua, Bali.

Terhitung kemarin malam, Airlangga Hartarto sah menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto melalui rapat pleno. Keputusan itu akan disampaikan pada Rapimnas Golkar yang akan digelar pada 18 Desember 2017.

Adapun Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid menuturkan pengukuhan Airlangga sebagai ketua umum akan dilakukan saat musyawarah nasional luar biasa pada 19-20 Desember mendatang. “Munaslub akan digelar di Jakarta,” kata Nurdin.

Sebelum Airlangga terpilih dalam rapat pleno, ditetapkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, posisi ketua umum kosong. Hal ini, ucap Nurdin Halid, terkait dengan permasalahan hukum yang menjerat mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto.

Pada hari yang sama, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan dakwaan untuk Setya Novanto dalam perkara korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Jaksa KPK, Irene Putri, mendakwa Setya Novanto mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan proyek e-KTP.

Rapat pleno Partai Golkar berlangsung sekitar tiga jam. Dimulai sekitar pukul 20.00, rapat pleno berakhir pada pukul 23.25. Pleno membahas beberapa hal, seperti nasib Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, pemilihan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum baru, dan rencana munaslub. (Rbt)