Demokrasi Ala Politik Dinasti

Opini, Akuratnews.com - Reformasi tahun 1998, adalah disamping mengakhiri rezim berkuasa juga menjadi cikal bakal Demokrasi, dengan harapan menghapus kekuatan pemerintah pusat sebagai the only and ultimate authority bagi seluruh daerah. Sejak itu, demokrasi menjadi jantung agenda disetiap pesta demokrasi di kehidupan masyarakat Indonesia.

Demokrasi di arus lokal, tengah menempuh rehabilitasi. Namun alih-alih mendistribusikan kekuasaan agar lebih adil, desentralisasi kemudian memunculkan gejala tampilannya raja-raja kecil di daerah. Oleh seorang peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Wasito Raharjo Jati menyebutkan sebagai demokrasi " cendanaisasi ".

Istilah cendanaisasi menunjuk kepada keluarga cendana semas 32 tahun berkuasa memimpin Indonesia, sangat berkuasa dalam Ekonomi-Politik Indonesia. Semua kunci pemerintahan dikuasai oleh kerabat keluarga anak, adik, dan kerabat dekat lainnya.

Pola inilah yang sekarang sedang berkembang di salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, dan di contohkan oleh keluarga elite bahwa proses demokrasi lokal bisa ditelikung dengan menempatkan keluarga dan kerabat dalam posisi strategis di daerahnya.

Peluang kemunculan politik dinasti sehinga sehingga menjadi kuat. Biasanya kalau seorang pemimpin kepala daerah dia juga menjadi ketua salah satu partai politik di daerah tersebut. Sehingga akan memudahkan untuk menominasikan nama keluarga mulai dari istri, adik, menantu, kemanakan dan kerabat dekat lainnya kepada dewan pimpinan pusat partai, untuk di jadikan calon legislatif dan lain lain.

Tujuan demokrasi yang sebenarnya adalah digunakan untuk mendistribusikan hak kepada masyarakat guna memilih pemimpin dan menjadi kontestan untuk di pilih, justru hal tersebut dikaburkan dengan dominasi Oligarki. Masyarakat setempat , hanya dibuat peran sebagai penentu demokrasi. Atau menjadi semacam tindakan yang hanya dilakukan oleh segenap masyarakat di depan bilik suara di saat pemilihan umum sedang berlangsung.

Apa yang akan terjadi apabila para calon, baik calon legislatif maupun pejabat publik yang di ajukan oleh pimpinan partai atau pun kepala daerah sudah di skenariokan . Setiap pemenangnya harus orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan elite penguasa. Jika tidak memiliki hubungan kekeluargaan calon yang ditunjukan adalah mereka yang memberika uang sebagai mahar jabatan.

Sistim Dinasti politik berpotensi kuat menjadi budaya koruptif. Sangat jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang telah dicita-citakan oleh pahlawan refirmasi. Yang lebih sedih lagi politik dinasti dibingkai dalam sistim demokrasi.

Penulis Oleh: Chaidir

Penulis:

Baca Juga