Digugat Tommy, Kuasa Hukum Arwan Beberkan Dugaan Konspirasi Pengiriman Excavator

Sengketa gugatan Wanprestasi antara Tommy Tuasihan selaku Penggugat sekaligus juga Tergugat Konvensi melawan Arwan Koty sebagai Tergugat sekaligus juga Penggugat Rekonvensi, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (foto istimewa)

"Arwan Koty dalam hal ini telah melakukan langkah Hukum baik pidana maupun perdata demi tegaknya hukum dan masih dalam proses." kata Wili.

Wili memaparkan, bahwa dengan tidak jelasnya pemaparan tentang duduk persoalan atau latar belakangnya secara jelas, dimana kurang jelasnya besaran uang dan tanggungjawab dari Penggugat selaku orang yang ikut serta bertanggungjawab terhadap pengiriman barang yang dibeli, padahal antara Penggugat dan Pihak Indotruck serta Soleh, ada keterkaitan yang erat.

"Maka (diduga) perbuatan Tommy Tuasihan telah ikut merugikan pihak Arwan Koty. In case alat berat di maksud yakni 1 unit eksavator jenis Volvo EC 210D dan 1 unit eksavator jenis Crawler Excavator EC350 D (milik Anak Arwan Koty dalam perkara lain) yang dibeli dari PT Indotruck Utama belum pernah diterima oleh Tergugat," terang Wili.

"Belum diterimanya alat berat dimaksud, telah membuat keluarga Arwan Koty menderita kerugian yang luar biasa. Pertanyaanya pihak manakah yang lalai atau bersalah atau wanprestasi dalam hal ini? namun karena hal ini masih dalam proses hukum maka pihak Arwan Koty belum bisa memastikan," katanya.

"Dengan demikian maka posisi uang Rp500 juta, sebagaimana di maksudkan dalam gugatan adalah berhubungan erat dengan dugaan konspirasi antara pihak Tommy Tuasihan, Sdr. Soleh dan Pihak Indotruck Utama (penjual alat berat) yang masih dalam proses hukum. Sehingga layak dinyatakan perkara a quo kabur." tandas Wilibrodus.

Menurutnya, harusnya pihak Tommy dapat menunjukkan kepada Arwan Koty bahwa Excavator dimaksud sudah diterima oleh pihak Arwan, sehingga jelas duduk perkaranya dan jelas tanggungjawabnya. "Bagaimana mungkin Tommy meminta uangnya sementara kerjanya dalam hal mengirimkan barang (alat berat eksavator) tidak jelas dan masih dalam proses perkara," kata Wili.

Tentang Gugatan Penggugat Nebis In Idem

Selain dua hal di atas, Wili juga menegaskan bahwa Perkara a quo Penggugat pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara perdata No. 28/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST (Bukti T/PR-4) dengan para pihak Penggugat sebagai Pemohon PKPU dan Tergugat sebagai Termohon PKPU I; Namun perkara tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sesuai Penetapan tertanggal 21 februari 2019;

Selanjutnya 1 2 3 4 5 6
Penulis:

Baca Juga