Disebut Plin Plan, Disnaker Morowali Disorot

Morowali,  Akuratnews.com - Pengurus Komisariat (PK) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali disebut plin plan dalam mengambil sikap terkait penentuan rapat penetapan perwakilan serikat pekerja yang masuk dalam dalan dewan pengupahan kabupaten Morowali periode 2019-2022.

Hal ini menuai sorotan sorotan serikat pekerja Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). "Hari ini bicara lain besok bicara lain, contohnya waktu rapat koordinasi pertama. Katanya di mau buat grup WA, agar mudah di Konfirmasi. Tapi grupnya mana?, sampai sekarang ngak ada," kata Sekertaris DPC Federasi Industri, Kesehatan, Energi dan Pertambangan, (Konfederasi) SBSI PT. IMIP, Randy Tandi Sampe.

"Kemudian sebelum adanya undangan pertemuan kedua, kami konfirmasi katanya rapatnya mau di adakan di Bahodopi. Tapi pas muncul undangan, di adakan di Kantor Disnakertrans. Apa ngak ngambang jawaban mereka?. Menurut kami, dinas Transnaker Morowali kurang kooperatif dalam mengeluarkan kata-katanya," tambahnya.

Sikap plin plan Disnakertrans, tambahnya, tidak hanya soal rapat penetapan perwakilan buruh yang masuk di dewan pengupahan (05/08/2019). Lebih lagi soal, penerapan UMSK dimasing-masing perusahaan, khususnya, perusahaan subkontraktor di kawasan IMIP Grup. Ia mencontohkan, di PT. Tanjung Putia yang sekarang berkamuflase jadi CV. Sentosa Abadi dan CV. APP dan PT. Bintang Morowali Sejahtera.

"Pada dasarnya semua perusahaan yang bergerak dibidang sektor industri dan pertambangan, mau di subcon atau owner, yah harus patuh pada satu aturan. Tapi buktinya, upah pokok yang di terima buruh atau pekerja di sana cuma Rp. 1.000.000. Bahkan, ada yang di bayar cuma Rp. 1.800.000, tanpa libur dalam sebulan. Apa ngak, di bilang gila perusahaan2 ini," ungkapnya.

Kami berharap, lanjutnya, pihak nakertrans menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan bagi perusahaan yang tidak taat aturan tentang ketenaga kerjaan. "Jangan karena sering di kasih pinjam mobil, terus kendor. Bermain2lah, tapi jangan terlalu nampak di depan buruh kasian. Orang2 mau makan nasi, bukan makan harapan palsu," tutupnya.

Sementara itu, Kasi Penyelesaian Hubungan Industrial, Nurcholis menjelaskan, bahwa rapat diadakan di Kantor Dinas sesuai undangan dan terkonfirmasi di semua serikat pekerja. Pihaknya tidak dapat memaksa bila ada serikat tidak hadir.

Kemudian, soal utusan di dewan pengupahan, ia mengatakan, tidak semua serikat mempunyai utusan dalam dewan pengupahan. Sebab perwakilan serikat, bekerja untuk dan atas nama seluruh tenaga kerja di Morowali, bukan untuk bendera serikatnya.

"Hasil rapat telah final, dan disetujui dan di ttd oleh peserta rapat. Kami bekerja sesuai tupoksi, menjalankan UU dan peraturan yg berlaku. Kalau tidak menghadiri rapat, sementara undangan telah diterima dan telah di konfirmasi maka dianggap menyetujui hasil keputusan rapat," terangnya.

Lebih lanjut, Ia menyarankan agar pibak SBSI Morowali datang ke Kantor Nakertrans Morowali menemui dirinya, untuk diberikan penjelasan tentang risalah rapat pertama dan kedua, hingga ada kesepakatan.

"Rapat pertama SBSI berpendapat bahwa, serikat yg telah menerima undangan dan tidak menghadiri undangan, sama dengan tidak menghargai dinas Naker, dan konsekuensinya adalah menerima semua hasil rapat," imbuhnya.

Menurutnya, ketidak hadiran SBSI tidak akan membatalkan hasil rapat, karena peserta rapat sudah dianggap korum. "Pertanyaannya, kenapa pihak SBSI tidak hadir?. Padahal undangan telah diterima," tanya Nurcholis.

Disisi lain, Nurcholis tidak mengklarifikasi persoalan masih adanya perusahaan yang memberikan upah dibawah UMSK di Morowali.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sekertaris DPC Konfederasi SBSI PT. IMIP, Randy Tandi Sampe mengaku, dikarenakan sikap nakertrans yang dinilai plin plan dan kurang tegas dalam membuat keputusan.

Penulis: Wardi Bania
Editor: Redaksi

Baca Juga