Sidang Sengketa Pilpres 2019

Dugaan Penggelembungan 22 Juta Suara, Akankah Hakim MK Menangkan Prabowo?

Jaswar Koto saat memberikan kesaksian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. (Foto istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - Majelis Hakim di Mahkamah Kontitusi (MK) kini tengah melakukan sidang tertutup untuk memeriksa dokumen alat bukti termasuk bukti tambahan pihak Pemohon dan Termohon dalam sengketa Pilpres 2019. Diantara yang diperiksa adalah kajian Saksi Ahli dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Jaswar Koto terkait temuan 27 juta pemilih siluman atau ghost voters dan penggelembungan 22 juta suara yang diduga memenangkan Pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebelumnya dalam sidang pemeriksaan Saksi, Jaswar Koto mempresentasikan hasil kajian yang menurutnya berhasil menemukan 22 juta ghost voters setelah menganalisa 89 juta populasi pemilih. Hasil itu bertambah menjadi 27 juta ghost voters setelah dia menganalisa 110 juta populasi.

Kepada Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, di dalam persidangan, Jaswar menerangkan penelitian di 21 provinsi dan sekian banyak Kabupaten ditemukan angka 27 juta ghost voters. Data yang dianalisanya itu berasal dari data yang dipublikasikan oleh KPU. Menurut Jaswar, Pemilih siluman atau ghost voters yang bertambah ini, seperti adanya pemilih di bawah umur, NIK ganda dan kode kecamatan yang juga ganda.

"Ini bisa dilihat dari kode NIK pemilih. Informasi mengenai tanggal, bulan, dan kelahiran pemilih bisa dilihat dari angka itu," ujar Jaswar dalam persidangan pemeriksaan Saksi pada Rabu (19/6/2019) dengan memberikan contoh ada pemilih dalam DPT KPU yang masih berumur 1 tahun.

"Ini yang saya sebut pemilih dalam kategori ghost voters," ungkap Jaswar. Dia juga mengungkap adanya pola penggelembungan suara untuk Paslon 01 dan penurunan suara bagi Paslon 02. Menurut dia, Pola kesalahan hitung pada Situng mengacu pada penggelembungan suara 01 dan pengurangan pada (suara) 02.

Keterangan inilah yang dinilai menguatkan Kubu 02 untuk dapat mendiskualifikasi Kubu 01 dalam Pilpres, atau setidaknya diputus pemilihan ulang, semua bergantung pada putusan majelis hakim MK.

Bahkan Ketua Tim Kuasa Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra mengakui hasil kajian dari ahli IT kubu Prabowo-Sandi bisa saja membatalkan hasil Pilpres yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf. Yusril menyampaikan hal itu dalam persidangan yang digelar Rabu kemarin (19/6/2019).

"Apa yang Bapak tulis dalam laporan yang dipresentasikan itu, ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dampak dari hasil kajian Bapak bisa membatalkan keputusan KPU dan bisa menentukan Presiden RI yang penduduknya 250 juta ini, siapa yang akan jadi presiden dan siapa yang tidak," kata Yusril saat sidang, seperti dikutip situs nasional. Yusril juga mengakui bahwa jaswar Koto punya kompetensi audit data forensik.

Dalam kajian yang dilakukan, saksi menyebut adanya penggelembungan data 22 juta suara untuk kemenangan paslon 01. Kesaksian tersebut pula yang digunakan dalam petitum Prabowo-Sandi.

Prabowo-sandi membawa daftar 15 petitum yang dimohonkan dalam sidang di MK. Mengutip situs nasional, beberapa diantaranya adalah:

"Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019".

"Menyatakan perolehan suara yang benar adalah Joko Widodo-Maruf Amin sebesar 63.573.169 (48 persen) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 (52 persen)".

"Menyatakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif".

"Membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan Calon Presiden dan Wakil Nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019".

"Menetapkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019 – 2024".

"Memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode tahun 2019 – 2024",

dan seterusnya, "...."

Kini sidang terbuka pemeriksaan saksi-saksi telah usai. Selanjutnya, Majelis Hakim di sidang MK akan memeriksa semua data dan dokumen penunjang kesaksian termasuk data tambahan yang diajukan pihak pemohon dan termohon.

Mampukah Keterangan saksi-saksi BPN Prabowo-Sandi (termasuk Jaswar Koto) serta dokumen alat bukti yang disertakan akan mempengaruhi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan dalam sengketa Pilpres 2019 ini, terutama keteranganJaswar Koto mengenai adanya 27 ghost voters dan atau keterangan terkait 22 juta penggelembungan suara yang diduga memenangkan kubu 01?  Wallahu a’lam bish-shawabi..

Rencananya, sidang akan kembali digelar (secara terbuka) pada sidang putusan yang rencananya digelar pada tanggal 28 Juni 2019. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga