Hakim PTUN: Prediksi Saya Benar, SK Pensiun Sapari Kejar-kejaran dengan Putusan PTUN

Sidang di PTUN Jakarta 3 Oktober 2019. (Foto Hugeng Widodo/Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Perkara sengketa pensiun TMT tanggal 1 Oktober 2018 antara Kepala Badan POM (BPOM) Penny K. Lukito yang digugat oleh Mantan Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Drs. Sapari Apt. M.kes kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang kali ini adalah sidang dengan agenda Pembuktian. Ada penambahan bukti tertulis dari kedua pihak yang diajukan hari ini. Pada sidang sebelumnya, Penggugat mengajukan 8 bukti dimana 1 bukti ditunda oleh Hakim, sementara Kepala BPOM mengajukan 10 bukti dimana 5 ditunda karena kurangnya berkas.

Sidang hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan alat bukti berkas termasuk alat bukti tambahan yang diajukan kedua pihak. Secara resmi Penggugat mengajukan bukti P9 sampai dengan P13. Sementara Tergugat mengajukan T1 sampai T10 dan dilanjutkan dengan T11 sampai T15.

Sidang kali ini, selain pemeriksaan alat bukti, Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan Saksi Fakta yang diajukan oleh Kepala BPOM melalui Kuasa Hukumnya, Adam Wibowo. Kepala BPOM mengajukan Saksi Fakta yang terkait langsung dengan penerbitan SK Pensiun Sapari. Saksi Fakta dari BPOM bernama Rika Kania S.Si. Apt, yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan Pengelolaan dan Karir SDM di BPOM, merupakan sarjana Science dan apoteker.

Keterangan Saksi Fakta

Saat pemeriksaan Saksi Fakta, Hakim ketua meminta kepada Rika untuk menjelaskan proses terbitnya SK pensiun Sapari.

Rika mengatakan, setelah mendapat surat pemberhentian Sapari dari jabatannya sebagai Kepala Balai Besar POM Surabaya, Rika segera menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11.

"Saudara mendapatkan surat pemberhentian tanggal 19 September dari bagian mana?" tanya Hakim Ketua dalam persidangan PTUN Jakarta yang digelar Kamis (3/9/2019).

Rika mengatakan, mendapatkan surat pemberitahuan pemberhentian Sapari dari Pimpinan, dari Kepala Badan POM, namun Rika mengaku tidak ingat tanggal mendapatkan surat pemberhentian tersebut, Seingat Rika bulan September tahun 2018. Atas dasar itulah Rika kemudian menindaklanjuti dengan mengurus pensiun Sapari

"Setelah itu, saya harus menindaklanjuti karena kalau sudah diberhentikan dari pejabat pratama, secara aturan memang menjadi pejabat pelaksana karena tidak diangkat kembali menjadi pejabat yang lain lagi. Otomatis dia (Sapari) menjadi pejabat pelaksana. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017, itu disampaikan bahwa, ada batasan usia pensiun untuk pejabat administrasi, yang di maksud dengan pejabat administrasi adalah administrator pengawas dan jabatan pelaksana itu adalah 58 tahun," terang RIka kepada Hakim Ketua.

Selanjutnya 1 2 3 4 5 6
Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga