Himbauan Dewan Pers Tentang THR Tak Diindahkan di Kabupaten Malang

Kabag Humas Pemkab Malang, Budiar, Saat dikonfirmasi oleh awak media

Malang Raya, Akuratnews.com - Bertempat di Pendopo Pringitan Jl Sultan Agung Kota Malang, Kamis (23/6) Bupati Malang mengundang insan pers yang bertugas di kabupaten malang baik yang tergabung di organisasi maupun belum tergabung di organisasi.

Melalui Humas Pemkab Malang, beberapa wartawan yang mempunyai komunitas wartawan yang diundang, mendapatkan bingkisan dari Bupati Malang.

Menurut Budiar, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Pemkab Malang mengatakan, bahwa wartawan yang mendapatkan bingkisan dari Bupati adalah wartawan yang sudah terdaftar melalui Komunitas yang sudah dicatat di Humas.

”Yang menerima THR dan bingkisan dari bupati adalah wartawan yang menjadi anggota komunitas, yang tercatat di humas dan diserahkan melalui koordinator masing-masing, dengan basis data media yang diketahui tercatat di humas,” katanya.

Budiar menjelaskan, bahwa komunitas atau paguyuban media di Malang harus mendaftarkan paling lambat April kemarin, agar di acara Bupati dapat di koordinir.

”Seperti acara ini, semua wartawan mendapat bingkisan,” terangnya.

Dengan adanya kegiatan itu, Pemkab Malang diduga menabrak himbauan Dewan Pers yang ditujukan kepada Instansi Pemerintahan maupun semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh organisasi Pers ataupun organisasi wartawan.

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai independensi serta profesionalisme kewartawanan, Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi yang sedang marak saat ini.

"Dewan Pers tidak dapat membiarkan praktek tidak terpuji dimana wartawan, perusahaan Pers atau organisasi wartawan yang banyak bermunculan belakangan ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun Tunjangan Hari Raya.” Himbauan Dewan Pers dalam rilis yang di keluarkannya.

Bahkan hanya itu, beberapa media online di Malang sempat memperbincangkan kegiatan Bupati Malang yang hampir tiap tahun itu diadakan, mereka membahas tentang pos anggaran yang digunakan untuk membagi bagikan itu diambil dari APBD atau dari anggaran Bupati pribadi.

Zia Ulhaq Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Malang, saat dikonfirmasi melalui ponsel oleh awak media mengatakan tidak tahu anggaran itu diambil dari pos anggaran apa.

"Waduh gak tahu sam, dari mana anggaran itu diambil," katanya dihubungi melalui pesan whatsapps Jum'at (23/06/17).

(Rohman)

Penulis:

Baca Juga