Jadi Referensi Pangkas Birokrasi dan Tata Regulasi, Kemenkumham Luncurkan Buku Ini

Jakarta, Akuratnews.com - Pemangkasan birokrasi di segala bidang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Guna menuju ke arah itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meluncurkan Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam penggarapannya, Kemenkumham menggandeng JICA (Japan International Cooperation Agency).

"Buku ini bisa memangkas (birokrasi) itu, mempersingkat itu. Buku ini memberi referensi bagi yang membutuhkannya," ujar Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahjana usai peluncuran Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Jakarta, Selasa (17/12).

Selain memangkas birokrasi, penerbitan buku ini juga merupakan salah satu upaya Kemenkumham dalam melakukan penataan regulasi.

"Penataan regulasi ini juga menjadi prioritas Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju guna mewujudkan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan," lanjut  Widodo.

Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ini nantinya bisa menjadi guidance bagi pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan apabila memperoleh permasalahan dalam merancang peraturan perundang-undangan.

"Kita juga mulai menata bagaimana tugas-tugas harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan bisa satu atap. Dan itu sudah kita lakukan melalui revisi Undang-Undang No 12 Tahun 2011," terang Widodo.

Terkait digandengnya Pemerintahan Jepang melalui Ministry of Justice, lantaran mereka sudah menjalin kerja sama yang berfokus mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, sebagai mempermudah koordinasi, maka sejak 2016, JICA telah menempatkan Expert-nya yang berasal dari Ministry of Justice di Ditjen PP.

"Selama ini memang JICA atau Pemerintah Jepang lebih intensif dan banyak memberikan masukan pemerintah kita, karena mungkin terkait dengan kegiatan bisnis mereka, dan banyak sekali memberikan masukan, dan banyak juga investasi mereka di sini," tutur Widodo.

Di kesempatan yang sama, JICA Expert, Kei Hirota mengatakan, Ditjen PP dengan JICA ada kerjasama dalam bentuk proyek, proyek itu ada berbagai macam kegiatannya, dan salah satunya itu adalah menyusun buku yang hari ini diluncurkan.

Buku tanya jawab ini, jelas Kei Hirota, sebagai penunjang hal-hal yang memang belum lengkap ketentuannya atau kurang jelas.

"Oleh karena itu jika terjadi permasalahan atau kebingungan di lapangan, biar lebih enak dan lebih baik kalau dibuatkan buku pegangan seperti buku tanya jawab ini," paparnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga