Jadi Saksi, Ahli Konservasi Ungkap Kejanggalan SP3 Pelepasan 420 Satwa Liar Dilindungi

Surabaya, Akuratnews.com - Tim Kuasa hukum Singky Soewadji,selaku pemohon menghadirkan ahli konservasi dalam sidang lanjutan Praperadilan melawan Polrestabes Surabaya, Rabu (11/11/20).

Dalam sidang Praperadilan atas terbitnya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terkait pelepasan 420 Satwa Liar dilindungi di Kebun Binatang Surabaya (KBS) itu, saksi ahli, Ir. Sudarmadji menjelaskan, terkait apa yang dimaksud dengan pertukaran satwa.

"Pertukaran satwa adalah pertukaran antar satwa dengan satwa. Itupun sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 8 tahun 1999, nilainya harus seimbang," terang Sudarmadji.

"Tidak bisa satwa dengan uang ataupun barang seperti mobil. Dan nantinya akan ada tim penilai yang ditunjuk oleh kementrian LHK, untuk mengetahui nilai kesetaraan satwa-satwa yang akan dipertukarkan," tambah alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 1977 ini.

Selanjutnya diterangkan Sudarmadji, dalam pertukaran satwa itu haruslah antar Lembaga konservasi dan mendapatkan ijin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

"Setelah dinilai oleh tim penilai, Kementrian LHK harus mengajukan hasilnya kepada Presiden. Setelah ada persetujuan dari Presiden, barulah bisa dilakukan pertukaran," imbuhnya.

Diakhir persidangan, Joko Setiyono, Tim Hukum Polrestabes Surabaya (termohon) mengajukan satu pertanyaan, terkait pemindahan satwa akibat over populasi.

"Apakah pemindahan akibat over populasi, tidak termasuk kriteria pemindahan dalam rangka penyelamatan di luar habitat," tanya Joko.

"Tidak dipersyaratkan supaya dilakukan pemindahan dalam rangka penyelamatan, melainkan hanga pemindahan dalam rangka pertukaran semata," jawab Sudarmadji, menanggapi pertanyaan Kuasa termohon.

Perlu diketahui, yang menjadi pedoman dari Ahli yang dihadirkan, Ir Sudarmadji, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 ayat 31,32,33 dan 34, Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Penulis:

Baca Juga