Jelang Tender 2020, Pemkab Matim Akan Evaluasi Ketat Para Penyedia Jasa yang Bermasalah

Keterangan Foto: Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Setda Manggarai Timur, Kasmir Aryanto Dalis.
Keterangan Foto: Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Setda Manggarai Timur, Kasmir Aryanto Dalis.

Manggarai, Akuratnews.com - Berdasarkan data yang dihimpun Akuratnews.com, pada tahun anggaran 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur (Matim) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mengalokasi anggaran senilai Rp 72.664,120,000 untuk pengerjaan jalan di semua Kecamatan di Matim. Selain jalan, dua jembatan juga dibangun dengan anggaran senilai Rp 5.730.000.000.

Anggaran dengan nilai miliaran rupiah tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019, dialokasikan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Manggarai Timur.

Kendati demikian, sampai periode Januari 2020 masih terdapat sejumlah proyek bermasalah di Matim. Hal tersebut menyusul banyaknya laporan masyarakat, seperti direlease pada pemberitaan beberapa Media online di Manggarai Timur, getol mempublikasikan sejumlah proyek bermasalah tersebut.

Menyikapi persoalan tersebut, Pemkab Matim melalui Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PBJP) Setda Manggarai Timur, Kasmir Aryanto Dalis mengungkapkan bahwa biang permasalahan sejumlah proyek tersebut terletak pada pihak penyedia jasa alias kontraktor, "Persoalannya, banyak pihak penyedia jasa atau Kontraktor yang kerja abal-abalan". Hal tersebut disampaikan Kasmir Aryanto saat ditemui di ruang kerjanya, pada Kamis (17/01/2020)

Kasmir Aryanto bahkan menguraikan modus kerja abal-abalan para kontraktor tersebut, "Misalnya, untuk campuran lapis resap pengikat yang umum digunakan itu 0,4 sampai 1,3 liter per meter persegi (m2) tapi pada pelaksanaanya kadang tidak sesuai dengan petunjuk tersebut, jadi aspal itu lengketnya di mana?. Tidak heran jika banyak proyek pengerjaan jalan di Manggarai Timur ini berkualitas buruk", jelasnya.

Untuk itu, Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Matim itu menegaskan bahwa, menjelang jadwal tender tahun anggaran 2020 pihak terlebih dahulu mengevaluasi semua penyedia jasa yang pekerjaanya pada tahun 2019 masih dibawa 60%

"Kami sudah kantongi data sejumlah penyedia jasa yang pekerjaannya dibawah 60% pada tahun 2019. Jangan coba-coba mereka ikut tender. Saya akan coret mereka, saya taruhanya. Saya tidak main-main, karena ini instruksi. Saya tidak mau permasalahan yang terjadi pada tahun 2019 itu terjadi lagi. Karena ini bikin menyengsarakan masyarakat. Ini uang negara, tidak boleh main-main", tegasnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang lagi maka, pada tahun 2020 ini proses verifikasi akan lebih ketat.

"Kemarin waktu tender itu mereka pinjam orang punya dukungan. Seperti dukungan armada misalnya. Oleh karena itu, kedepanya saya akan beri tahu teman-teman di Pokja agar pembuktian kualifikasi jangan hanya mengecek kelengkapan administrasi tetapi turun cek ke lapangan. Mana kau punya alat", jelasnya.

Sebab menurut Kasmir Aryanto, kualitas perkerjaan jalan akan semakin baik jika didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai, "Bagaimana mau kerja dengan baik kalau ketersediaan alat saja tidak ada. Bahwa berkas administrasi yang mereka kirim itu harus disertai dengan bukti fisik di lapangan. Pekerjaan kita ini nyolong tahun kemarin karena tidak ada verifikasi bukti fisik", paparnya.

Sedangkan jadwal tender Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) jelas Kasmir Aryanto, akan dimulai sejak bulan Maret sampai Februari 2020 mendatang.

"Jadwal tender Dana Alokasi Khusus (DAK) kita prioritas mulai bulan Maret 2020 lepas. Bulan April naik untuk Dana Alokasi Umum (DAU), supaya proses tender pengadaan barang dan jasa, termin waktu untuk pembutian kualifikasi itu kota minta lima hari atau sepuluh hari", jelasnya

Sementara itu, untuk tender proyek dengan sistem penyedia secara swakelola, Kabag Unit Pengadaan barang dan jasa itu juga akan melakukan proses verifikasi yang lebih ketat. Menurut proyek swakelola tersebut justru bernuansa kepentingan orang-orang tertentu.

"Yang kedua yaitu tender proyek swakelola. Kemarin banyak swakelola yang kita percayakan teryata swakelola ini nuansanya untuk kepentingan orang tertentu. Maka mulai sekarang tidak ada swakelola. Saya babat. Kalau ada yang selekoh, minta maaf, silahkan daftar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Datanya akan kami rekam di sistem LPSE untuk kami nanti. Siapa penyelenggaranya, siapa yang memberikan, dan legalitas dari penyelenggara itu apa. Jika penyediaanya adalah sistem komite maka kami akan minta sk pembentukan komitenya, kalau hanya abal-abalan maka kami akan turun", tutur Kasmir Aryanto.

Penulis: Yohanes Marto

Baca Juga