Kemenangan di PT TUN Jadi Alat Bukti, Sapari Yakinkan Hakim Kabulkan Gugatan Kedua

Sapari bersama Penasehat Hukumnya, M Rifai. (foto dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB-POM) Surabaya, Drs. Sapari Apt. M.Kes, tengah menyiapkan tambahan bukti yang akan diajukan dalam persidangan pada minggu depan.

Dalam sidang sebelumnya, Sapari telah mengajukan 8 alat bukti yang menguatkan gugatannya pada kepala Badan POM (Kepala BPOM), Penny K. Lukito. Alat bukti yang diajukan Sapari itu terkait dengan SK Pensiun, termasuk dokumen DCPP atau Data Calon Penerima Pensiun.

Sementara, alat bukti tambahan yang rencananya akan diajukan Sapari, salah satunya adalah dokumen putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta yang diputus pada tanggal 12 September 2019 kemarin nomor 226/B/2019/PT.TUN.JKT.

Diketahui, dalam amar putusannya, PT TUN Jakarta telah menguatkan putusan PTUN nomor 294/G/2018/PTUN.JKT tanggal 8 Mei 2019, yang lalu. Dalam hal ini, kemenangan Sapari di PTUN pada gugatan yang pertama, telah dikuatkan di tingkat PT TUN.

Artinya Sapari berhak menyandang jabatannya kembali dan berhak atas pemulihan nama baik dan martabatnya. Ada 5 poin putusan Majelis Hakim PTUN yang mengabulkan seluruh gugatan Sapari.

Yakinkan Hakim Kabulkan Gugatan

Penasehat Hukum Sapari, M. Rifai mengatakan, pihaknya sebenarnya ingin menambahkan 5 alat bukti surat, termasuk alat bukti putusan pengadilan tinggi (PT TUN) kemarin.

"Tapi karena mati lampu makanya ditunda. Mungkin majelis menerapkan asas kehati-hatian dalam hal ini." terang M. Rifai Kepada Wartawan seusai sidang pada Rabu (25/9/2019) kemarin.

Rifai berkeyakinan, jika diperhatikan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat Kepala Badan POM, kurang relevan subtansi pokok perkara gugatan kliennya.

"Artinya begini, kami melihat alat bukti itu tidak subtansi dengan pokok perkara sehingga kami yakin, gugatan kami akan dikabulkan oleh majelis." tegas Rifai.

Salah satu hal yang membuat keyakinan di pihak Sapari bahwa hakim akan mengabulkan gugatannya adalah, alat bukti dari Kepala BPOM dinilai tidak membantah dalil-dalil yang diajukan pihaknya. Alat bukti Badan POM juga tidak menguatkan dalil dalil Kepala BPOM.

"Alat bukti Kepala BPOM tidak membantah dalil-dalil kami dan tidak menguatkan dalil-dalil mereka, sementara alat bukti yang kami ajukan, itu menguatkan dalil-dalil kami dalam gugatan," tandasnya.

Kesiapan Sapari

Sementara, Sapari dalam perkara gugatan kedua ini, mengatakan, yang menjadi dasar perjuangannya adalah menuntut keadilan dan kebenaran demi martabat anak dan Istri.

Sebagaimana diketahui, Sapari sejak November 2018 sampai sekarang September 2019, tidak lagi menerima gaji yang menjadi haknya. Sehingga hampir 11 bulan Sapari tidak bisa menafkahi anak isteri.

"Intinya saya itu cuma satu, mencari keadilan dan kebenaran demi martabat anak dan istri. Itu saja, kalau kita punya itikad baik ya seharusnya, Kepala Badan POM juga punya itikad baik yaa." ujar Sapari.

Sapari pun berkeyakinan, siap kapan saja bertarung dalam perkara ini. "Kalau kami siap saja, sampai kapan pun kami siap." tegasnya.

Saat ditanyakan apakah kesiapan itu juga terkait Jika ada permintaan Mediasi dari pihak Badan POM?

Sapari mengatakan, tidak mudah juga untuk melakukan mediasi, harus ada prosedur dan tata caranya.

"Tidak segampang itu (mediasi), ada prosedurnya dong. Mediasi ya mediasi. Kan saya selama ini berjuang untuk mencari keadilan demi anak dan istri. Kalau mereka melakukan kasasi misalnya, yaa saya akan melakukan upaya hukum lain," ujar Sapari.

"Misalnya pidana, saya pidanakan. Saya punya alat bukti, saya tidak hanya bisa bicara atau asal ngomong begini. Saya punya alat bukti. Alat bukti itu penting. Bukan jumlah pengacaranya, yang penting alat buktnya." tandas Sapari.

Untuk diketahui, Sapari mengajukan gugatan kedua atas Kepala Badan POM setelah Sapari mendadak mendapat SK Pensiun TMT tertanggal 1 Oktober 2018 dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN tanggal 20 Maret 2019, yang diserahkan satu hari Pasca kemenangan Sapari di PTUN Jakarta pada tanggal 8 Mei 2019.

Surat Pensiun TMT itu diterima Sapari pada tanggal 9 Mei 2019. Atas dasar itulah, Sapari kemudian menggugat kembali Kepala Badan POM, Penny K. Lukito ke PTUN Jakarta. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Minggu depan sekira tanggal 2 atau tanggal 3 Oktober 2019. (*)

Penulis:
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga