Kemenkeu Tengah Godok Aturan soal Pajak e-Commerce

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bakal menerbitkan beleid mengenai pajak untuk e-commerce.

Aturan ini tengah digodok Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), serta para pemilik e-commerce dalam negeri.

Sri Mulyani mengatakan transaksi perdagangan secara elektronik jauh lebih gampang dideteksi.

"Dari sisi perpajakan, dalam komunikasi, mereka akan jauh lebih mudah ketaatannya," kata Sri Mulyani di kantornya, Senin (21/8/17).

Namun, menurut Sri Mulyani, terdapat masalah yang perlu diperjelas terkait pemajakan, akan diberlakukan ke pemilik platform atau ke penjual dan pembeli yang bertransaksi melalui e-commerce.

"Dia bisa menjadi wajib pungut, dia bisa menjadi yang melakukan pungutan melalui transaksi itu."

Menurut Sri Mulyani, kementeriannya akan hati-hati dalam memutuskan cara pemajakan platform-patform e-commerce yang ada.

"Kami juga akan memperhatikan pengaruhnya terhadap komposisi penerimaan negara, akan kami teliti dan kemudian kami jaga secara baik," katanya.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, berujar bahwa pemerintah tengah berdiskusi dengan para pemilik e-commerce dalam negeri untuk mendefinisikan model transaksi dan cara pemajakan e-commerce.

"Kami akan berkomunikasi dengan BKF terkait skema pemajakannya," ujarnya. (Lukman)

Penulis:

Baca Juga