Korban Investasi Bodong Minnapadi Berikan Kuasa ke LQ Indonesia Jakbar

AKURATNEWS - Menyusul keberhasilan LQ Indonesia Lawfirm menangani sejumlah kasus perusahaan gagal bayar alias investasi bodong, korban perusahaan Minnapadi menghubungi LQ Indonesia Lawfirm cabang Jakarta Barat (Jakbar).

"Kasus Minnapadi ini sedikit berbeda dari kasus gagal bayar lainnya seperti Koperasi Indosurya. Minnapadi ini punya izin OJK jadi tidak mungkin dijerat pidana perbankan karena perizinan mereka lengkap. Namun, LQ Indonesia Lawfirm melihat bahwa perbuatan pidana atau itikat tidak baik Minnapadi diduga dimulai ketika menawarkan produk Reksadana dengan bunga fxed, disinilah adanya pelanggaran peraturan OJK, dimana OJK melarang adanya reksadana atau produk pasar modal menjanjikan fixed return,"  ujar Saddan Sitorus SH, Kepala Cabang LQ Indonesia Lawfirm Jakbar, Selasa (5/10).

Ia menerangkan, pelanggaran peraturan OJK tidak serta merta merupakan perbuatan pidana tapi bisa saja merupakan pelanggaran administrasi.

Hasil gelar perkara internal yang dilakukan tim Litigasi menerangkan, walau ini hanya pelanggaran aturan OJK, namun iming-iming ini bisa masuk dalam rangkaian tipu daya atau modus untuk menarik uang korban.

Selain dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan, besar dugaan pidana pidana Perlindungan Konsumen pasal 8 Juncto pasal 62 UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

Kabid Humas dan Media LQ Indonesia Lawfirm, Sugi menegaskan, LQ Indonesia Lawfirm tidak akan bertindak gegabah dalam penanganan perkara terutama kasus gagal bayar investasi.

Ketelitian, strategi dan kepiawaian dalam negosiasi ini sudah membuahkan hasil dimana empat perusahaan gagal bayar berhasil mengembalikan dana klien-klien yang memberikan kuasa kepada LQ.

Tak terkecuali kali ini, LQ Indonesia Lawfirm berkomitmen menyelesaikan kasus KSP Sejahtera Bersama dan Minnapadi.

"LQ Indonesia Lawfirm mengejar reputasi dan keberhasilan dalam penanganan kasus gagal bayar demi memulihkan kerugian klien-kliennya. Kemungkinan dalam kasus Minnapadi, LQ Indonesia Lawfirm akan mengugat OJK, dikarenakan OJK diduga menjadi penyebab kerugian yang dialami para korban," ucap Sugi lagi.

Saddan Sitorus menambahkan, sudah belasan korban Minnapadi dari berbagai daerah menghubungi LQ Indonesia Lawfirm, dan sampai saat ini sudah terkumpul kurang lebih Rp23 miliar kerugian para korban yang memberikan kuasa ke LQ Indonesia Lawfirm.

"OJK pernah kami sentil ketika kasus Kresna Life di PKPU di PN Jakarta Pusat, di mana posisi OJK yang abstain menjadi celah Majelis Hakim PN Jakarta Pusat  mengabulkan permohonan PKPU. Kemudian ketika LQ protes akhirnya Bawas MA dan Komisi Yudisial menyorotinya sehingga di kasasi MA membatalkan PKPU dengan alasan sama seperti yang diungkapkan LQ," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai keyakinan dalam penanganan kasus ini, Saddan menyatakan jika pihaknya memiliki delapan Fakta Integritas.

"Dan nomor satu adalah Result Oriented, dimana LQ tidak akan berhenti hingga tujuan dan target kami tercapai. Kami yakin setiap masalah ada jalan keluar, jangan berhenti berharap dan berusaha," ucapnya.

LQ Indonesia cabang Jakarta Barat sendiri baru tiga bulan ini dibuka, namun masyarakat yang membutuhkan jasa dan pelayanan terus datang dan memberikan kuasa.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga