Opini

Kritik Bagian Nasehat Untuk Perbaikan Bangsa dan Negara

Akuratnews.com - Setiap kesalahan tentunya harus diperbaiki, maka perbaikan pasti memerlukan adanya kritik atau nasehat. Apalagi jika kita bicara tentang negara dan kepemimpinan. Untuk kemajuan sebuah bangsa dan guna perbaikan kearah lebih baik, maka peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam memberikan aspirasi serta kritik yang membangun demi kebaikan bangsa dan negara. Tapi hari ini tidak semua sikap kritis dari masyarakat kemudian ditanggapi oleh penguasa dengan baik, malah meminggirkan dan terkesan anti terhadap segala masukkan.

Andai saja kepemimpinan dijalankan dengan amanah, tanggungjawab dan penuh pengurusan terhadap rakyat, tentunya tidak akan banyak kita temukan berbagai kritik dari warga. Namun saat ini, kejadian-kejadian dari kebijakan penguasa saat ini seolah membuat rakyat harus terus mengelus dada. Setiap hari selalu disuguhi dengan hal-hal yang tak lazim dilakukan oleh seorang penguasa yang seharusnya menjadi pelayan rakyat.

Nyatanya, yang kita rasakan saat ini penguasa lebih memilih untuk menjadi pelayan dari orang-orang yang berkepentingan di sekitarnya. Segala kebijakan yang ditelorkan oleh para elit ini bukannya mensejahterakan justru membuat rakyat menjerit. Maka wajar jika ada reaksi yang kemudian datang dari rakyat dalam bentuk kritik, akan tetapi malah kritik ini ditanggapi oleh penguasa dengan kurang bijak hingga berujung pada penangkapan sampai jeruji.

Kasus terbaru pertengahan bulan Maret lalu puluhan personel Kepolisian Daerah Jawa Tengah menggerebek kamar kos mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Mohammad Hisbun Payu, di kawasan Laweyan, Kota Surakarta. Dia langsung ditahan dengan tuduhan melanggar pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) gara-gara satu unggahannya di media sosial.

Di akun Instagramnya, Hisbun Payu menyebut presiden kata-kata yang terlihat keras karena kebijakannya yang menurut dia lebih mementingkan investasi ketimbang kesejahteraan rakyat. Aktivis mahasiswa yang punya perhatian terhadap isu lingkungan ini rupanya sudah kehabisan kesabaran atas berbagai kebijakan penguasa saat ini yang menempatkan pembangunan perekonomian sebagai prioritas utama.

Hisbun Payu memang kerap berurusan dengan polisi. Tahun lalu, ia baru dibebaskan dari hukuman satu setengah tahun penjara setelah terlibat demonstrasi memprotes pencemaran oleh sebuah perusahaan tekstil di Solo. Dia vokal menentang semua kebijakan pemerintah yang dinilainya merugikan publik. Apa yang dilakukan Hisbun adalah haknya sebagai warga negara, yang dilindungi konstitusi.

Penahanan Hisbun Payu menambah panjang daftar orang yang diperkarakan karena mengkritik pemerintah. Di kasus lain seorang remaja di Medan, MFB alias Ringgo, divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Medan pada Januari 2018 karena dianggap menghina presiden dan Kapolri. Setahun sebelumnya, Pengadilan Negeri Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memvonis Ropi Yatsman dengan hukuman 15 bulan penjara dengan dakwaan sama.

Bahkan para aktivis dan pengemban dakwah juga tidak luput dari kriminalisasi hingga berujung jeruji. Padahal yang disampaikan mereka tidak sekedar kritik namun lebih tepatnya sebuah nasehat untuk kebaikan bangsa dan negara.

Selanjutnya 1 2 3 4 5
Penulis: Nelly, M.Pd

Baca Juga