oleh

LPAI: Penerapan Perlindungan Anak dari Bahaya Rokok Masih rendah

Jakarta, Akuratnews.com – Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi mengatakan penerapan perlindungan anak dari bahaya rokok di Indonesia masih sangat rendah karena sudah ada aturan, tetapi belum dilaksanakan secara konsekuen.

Di Indonesia, iklan dan promosi rokok amat leluasa dan masif. Iklan-iklan rokok begitu menarik dan pesannya terkemas apik di mata orang muda.

Dirinya mengatakan Pasal 76J Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seharusnya bisa digunakan untuk menjerat seseorang yang mengenalkan rokok kepada anak.

“Sasaran iklan rokok ini umumnya anak-anak muda yang akan menjadi konsumen pengganti generasi pendahulunya yang sudah mati,” ucap Kak Seto pada acara “Peran Strategis Radio Publik untuk Tidak Menerima Iklan,Promosi dan Sponsor Rokok,” di Hotel Balairiung Matraman, Jakarta Timur Selasa, (12/03/2019).

Kak Seto menambahkan, Rokok menyebabkan kematian lebih dari 5 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya dan masih akan terus meningkat di masa mendatang, diperkirakan akan menimbulkan kematian lebih dari 8 juta orang pada tahun 2030.

“Dukungan kepada pemerintah sangat diperlukan agar pemerinah tidak ragu-ragu mengambil keputusan tegas dan segera melindungi anak dari serbuan rokok,” katanya.

Dalam menyikapi itu , LPAI beserta Jaringan Anti Tembakau dan dengan di dukung oleh media mengeluarkan Rekomendasi.

Kemudian LPAI meminta revisi atas UU No.32 tahun 2002 , tentang penyiaran dengan memasukan dictum zat adiktif lainnya adalah produk rokok sebagai produk yang dilarang secara total menayangan dan/atau menampilkan iklan, promosi dan sponsor rokok di seluruh media penyiaran public.

Yang ketiga melakukan revisi atas PP no. 109 tahun 2012 dan mendorong adanya revisi UU No. 35. Tahun 2014. Tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2002. Tentang perlindunngan anak, khususnya pasal terkait yang menyatakan zat adiktif lainnya.

“Dengan mamasukan secara tegas Rokok mengingat rokok secara ilmiah di nyatakan sebagai Zat Adiktif, hal ini sebagai bentuk kebijakan hukum negara dalam memberikan perlindungan anak,” tegas Kak Seto.

Ditambahkan Kak Seto ,perlu adaya revisi keputusan Menteri Sosial No. 146/HUK/2013.

” Saya ajukan dengan memasukan pada salah satu kriteria bahwa keluarga miskin yang tidak merokok menjadi prioritas penerima program bantuan sosial,” ujar Kak Seto.

Jurnalis: Ahyar
Publisher: Ahmad

Loading...

Komentar

News Feed