oleh

Menteri ESDM – Freeport Diminta Jangan Abaikan Hak PHS Tsingwarop

Papua Akuratnews РDalam Proses Akuisisi Freeport yang rencananya akan rampung pada Juni 2018 masyarakat dari wilayah Tsinga, Waa/Banti dan Aroanop (Tsingwarop) Timika Papua meminta kepada PT. Freeport dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri ESDM Ignatius Jonan tidak melupakan permintaan dari Pemilik Hak Sulung (PHS) Tsingwarop Timika Papua.

Selaku pemilik hak sulung, masyarakat terus mengikuti semua diskusi yang dibangun oleh menteri ESDM dan pimpinan PT Freeport.

“Dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa proses pembicaraan tentang perpanjangan kontrak, smelter, disvestasi dan juga stabilitas investasi, yang semuanya akan dilaporkan ke Presiden Joko Widodo,” kata Ketua I Perwakilan Tsinga, Yafet Manga Beanal. Sabtu (30/6).

Dijelaskannya, dalam rangka akuisisi Freeport yang rampung bulan Juni ini, maka kami pemilik hak sulung menyambut baik perkembangan proses yang terjadi, namun, pemilik hak sulung Tsingwarop sudah sangat trauma dengan 51 tahun yang lampau atas perlakukan Pemerintah RI dan PT. Freeport Indonesia karena masyarakat pemilik hak ulayat tidak pernah dilibatkan dalam proses negosiasi ditahun 1967 dan tahun 2000.

“Sehingga catatan ini kami dengan tegas sampaikan kepada Pemerintah dan Freeport Indonesia, bahwa kami akan terus mengganggu dan menanyakan terus sampai titik nadir darah penghabisan biar sejarah melanggar aturan dibumi Cendrawasih atau Bumi pertiwi ini tidak berulang terjadi lagi,” tegas Yafet Manga Beanal.

Masyarakat Pemilik Hak Sulung (PHS) Tsingwarop saat di Kantor Kementerian ESDM. Jakarta. Foto (istimewa).

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua perwakilan dari Kampung Aroanop Manase Jangkup, yang meminta kepada menteri ESDM dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson harus memiliki itikat baik kepada Masyarakat untuk hal ini, karena sampai saat ini beberapa kali kita ke Jakarta belum ada sedikit konsen atau serius masalah hak-hak masyarakat yang diatur dalam undang-undang Minerba diterapkan secara Fakta dilapangan.

“Kami menaruh harapan besar kepada Pak Jonan dan Pak Presiden Joko Widodo untuk finalkan ini sebelum seluruh aturan bisnis tambang mineral terbesar di bumi cendrawasih Papua ini dieksploitasi lagi dalam kontrak kerja berikutnya,” ujar Manase Jangkup.

Kami juga menghimbau bahwa kami tidak berbicara saham, dan berbicara tentang bentuk proses negosiasi.

“Yang kami harapkan hanya, kami dilibatkan dalam proses negosiasi, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan Pemerintah maupun kontraktor, PHS Tsingwarop diakomodir dalam Undang-Undang Minerba yang sedang dirancang dan yang ke tiga adalah mohon untuk status kepemilikan tanah 3 kampung inipun akan diakomodir dalam perda atau Peraturan Pemerintah,” tambah Bendahara Perwakilan Waa/Banti Jony Kawinalbak Jamang.

Tanah adalah Mama kami, dan tempat sumber hidup kami, kami tidak akan pernah biarkan tempat sumber hidup kami dan harga diri kami diberlakukan tidak adil dari tahun ke tahun.

Kami sampaikan cukup, cukup dan cukup segala kelakuan yang diberlakukan terhadap kami Masyarakat Pemilik Hak Sulung Tsingwarop Timika Papua,” pungkasnya. (dk)

Komentar

News Feed