Mungkinkah Darurat Sipil?

Ketegasan pemerintah ala Churchill inilah yang mungkin tengah diperlukan oleh publik Indonesia dalam menghadapi Covid-19. Bagaimana tidak? Pemerintahan Jokowi disebut-sebut tidak memiliki rencana yang komprehensif dalam menangani pandemi ini.

Mungkin, dengan minimnya kepercayaan ini, Presiden Jokowi akhirnya mengusulkan ide untuk memberlakukan kebijakan darurat sipil. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 23 Tahun 1959, darurat sipil merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh presiden selaku Penguasa Darurat Sipil Pusat.

Keadaan darurat sipil juga dinilai dapat memperbesar kekuatan presiden dengan menentukan segala tindakan dan keputusan Penguasa Darurat Sipil Daerah – dapat dijabat oleh kepala daerah. Selain itu, Penguasa Darurat Sipil Pusat dinilai dapat memobilisasi dan menerapkan keputusannya secara lebih otoritatif.

Bukan tidak mungkin darurat sipil diterapkan di kemudian hari guna mengembalikan kontrol dan self-confidence pemerintahan Jokowi atas pemerintah-pemerintah daerah. Pasalnya, tantangan atas kontrol Presiden Jokowi terhadap penanganan Covid-19 adalah ketidakpatuhan dan perbedaan sikap kebijakan pemerintah daerah dengan pusat – seperti soal lockdown.

Meski begitu, kemungkinan atas darurat sipil ini juga belum tentu dapat dibenarkan. Jokowi bisa saja menggunakan instrumen lain melalui Peraturan Pemerintah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang baru ditekennya – disebutkan agar pemerintah daerah kembali sejalan dengan pemerintah pusat.

Yang jelas, kesimpangsiuran kebijakan dan rencana pemerintah dalam penanganan Covid-19 bukan tidak mungkin dapat memengaruhi morale dan kepercayaan publik pada pemerintah. Lagi pula, di situasi seperti ini, publik perlu ketegasan pemerintah yang sejalan dengan ekspektasi keselamatan (survival). Bukan begitu?

Selanjutnya 1 2 3 4
Penulis: Redaksi

Baca Juga