Pasca Libur Lebaran, Banyak ASN Kota Depok Bolos Kerja

Depok, akuratnews.com- Pasca libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 hijriah, banyak Aparatur Negeri Sipil (ASN) Kota Depok, Jawa Barat tak masuk di hari pertama kerja. Dari 6.757 total ASN di Depok, 47 ASN tak hadir di hari pertama kerja. 11 diantaranya tanpa ijin pada Senin,(10/6/2019).

Wali Kota Depok, Mohammad Idris saat apel pertama masuk hari kerja pasca libur lebaran mengingatkan para Lurah soal ketepatan waktu kehadiran sesuai jam kerja yakni pukul 07:30 wib.

Menurutnya, untuk pelayanan sudah harus berjalan pada hari ini, termasuk jam istirahat, jam kantor pelayanan sudah normal. Pasca libur lebaran jam kerja ASN sudah normal. Yakni pukul 07:30 wib hingga 16:00 wib. Di hari Jumat, sampai pukul 16:30 wib.

"Pak Lurah, ingat ya jam setengah delapan, bulan jam setengah sembilan", ucap Idris pada apel pagi, di lapangan Balai Kota Depok, Senin,(10/6/2019).

Badan Kepegawaian Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok mencatat dari 47 ASN yang tak masuk kerja, 23 orang diantaranya sakit, 13 ASN ijin dan 11 ASN tanpa ijin.

"ASN yang tidak hadir ada 47 orang, termasuk 23 orang sakit dan 11 tanpa keterangan. Sisanya izin," ujar Supian Suri, Kepala BKPSDM Kota Depok.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil sidak dan pendataan secara keseluruhan, dari 6.757 ASN dan BKPSDM mendapati 47 ASN tak masuk kerja usai libur lebaran.

Dirinya menuturkan, Bagi 11 ASN yang absen tanpa keterangan akan mendapat rugi berlipat-lipat. Kerugian itu antara lain pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN.

Lebih dari itu, lanjut Supian, pegawai yang mangkir dari tugas juga terancam sulit naik pangkat atau jabatan karena telah masuk buku catatan hitam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Depok.

"Yang alpa akan dipotong tunjangan TPP-nya satu hari, kemudian nanti itu jadi bahan pertimbangan Baperjakat kalau memang tanpa keterangan, kemalasan, atau memang bolos ya, itu akan jadi catatan buat kita. Itu kan melekat di kita," jelasnya.

Seperti diketahui, hasil pendataan itu selanjutnya wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Penulis: Eko Ahdayanto
Editor: Ahmad Ahyar

Baca Juga