Paslon Gubernur Jatim Akan Diumumkan PDIP Pekan Ini
Jakarta, Akuratnews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) segera mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pengumuman akan disampaikan pada akhir pekan ini.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pengumuman pasangan calon akan dipimpin Ketua Umum DPP PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri.
"Acara akan digelar pada Minggu 15 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat," kata Hasto kepada pers di Jakarta, Jumat, (13/10/17) malam.
Hasto mengatakan pasangan calon untuk Pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Selatan dipilih diumumkan pada kesempatan pertama.
Hal itu selain mencerminkan ke-Indonesia-an, juga menggambarkan posisi politik PDIP, yang menempatkan semua daerah sama.
"Bagi PDI Perjuangan, kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditempatkan sebagai satu kesatuan kepemimpinan yang solid, teruji, dan berpengalaman, suatu kepemimpinan yang menyatukan," imbuhnya.
PDIP juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang menempatkan rakyat sebagai sumber inspirasi. Kepemimpinan yang tidak hanya menyelesaikan masalah rakyat.
"Namun, juga meletakkan masa depan yang lebih baik hingga terciptalah suatu susunan masyarakat yang bahagia lahir dan batin. Dan memiliki daya juang demi Indonesia yang lebih berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan," ucap Hasto.
Menurut dia, pemimpin yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan ambisi pribadi sangat sulit mendapat tempat di PDIP.
Ia menjelaskan, para pasangan calon yang telah diputuskan dicalonkan, dan berasal dari internal Partai, unsur tokoh masyarakat, pegawai negeri sipil, maupun swasta, akan mengikuti Sekolah Para Calon Kepala Daerah.
"Diharapkan dengan ikut Sekolah Para Calon Kepala Daerah agar memahami strategi pemenangan pemilu dengan semangat gotong royong. Mereka juga harus memahami tatanan pemerintahan yang baik, yang mempromosikan pemerintahan yang efektif, anti korupsi, e-government, maupun memerkuat watak pemerintahan yang membangun peradaban dengan rakyat sebagai titik sentral
orientasi kebijakan," ujar Hasto. (Maria)
Komentar