Pembahasan Soal Tuntutan Masyarakat Korban Banjir Berlanjut

Morowali, Akuratnews.com - Setelah sebelumnya, diadakan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti tuntutan masyarakat korban banjir bandang di desa Lele, Damapala dan Siumbatu di Kantor Bupati Morowali, Selasa (03/09/2019).

Kemudian, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, salah satu poin disepakati dilakukan pertemuan kembali pada hari ini, antara Pemda Morowali dengan masyarakat terdampak banjir bandang dan pihak perusahaan Tambang di Kecamatan Bahodopi, guna membahas ganti rugi pasca bencana banjir bandang terjadi.

Rapat tindak lanjut yang dilaksanakan, Kamis, (5/9/2019), di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali, diahadiri Drs. Taslim Bupati Morowali, AKBP Bagus Setiyawan Kapolres Morowali, Mayor Inf. Arifin Rito W Kasdimn1311 Morowali, Bambang Soerodjo Asisten I Pemkab Morowali, Abdul Wahid Hasan Kaban Kesbangpol Morowali, Jalaludin Ismail Camat Bahodopi.

Selain itu, tampak hadir, Mustafa Kabid Dinas Sosial Morowali, Fajar Kadis Lingkungan Hidup Morowali. Jaimu Humas PT. IMIP, Elyaser Pengawas Tambang PT. BDM, Tahir Mahaseng Humas PT. Oti Eya Abadi, Benyamin Perwakilan ESDM Sulteng, Jainuddin Kades Lele, Aswad Kades Dampala, Ahyar Plt. Kades Siumbatu, Asrar Korlap Aksi, serta sekitar 50 orang peserta Rapat.

Bupati Morowali, Drs. Taslim dalam sambutannya mengatakan untuk mengganti kerugian masyarakat pasca banjir akan dilakukan secara gotong-royong. Begitu pula soal, normalisasi sungai dan pemberdayaan BUMDesnya.

Apabila, tambahnya, penggantian dengan uang, harus disepakati dengan nilai ekonomis suatu barang. Sehingga, sesuai dengan harga yang sebenarnya. Olehnya, harus ada data kerugian real sesuai dengan merk suatu barang, untuk mengantisipasi kecemburuan sosial ketika penggantian kerugian tersebut.

"Harga dari ganti rugi, disepakati dengan 50% dari harga yang ada di pasar sebagai dasar untuk menentukan beraran nilai kerugiannya. Maka, diharapkan dinas sosial bekera secara obyektif untuk menentukan harga barang. Untuk itu, kita akan melakukan pertemuan kembali pada senin, (09/09/2019," ujar Bupati Morowali, Drs. Taslim disela-sela sambutannya.

Senada, Kaban Kesbangpol, Abdul Wahid Hasan menuturkan, mungkin dapat dilakukan pengecakan di pasar mengenai harga suatu barang tersebut. "Bahkan apabila diperlukan, kami mengusulkan untuk BPBD, BNPB dana sesuai dengan yuridis atau ketentuan hukum," sambung Nugroho seorang peneliti.

Saat perwakilan masyarakat terdampak diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan, Burhan salah satu tokoh masyarakat mengungkapkan, selain soal ganti rugi, masalah normalisasi dianghap perlu segera direalisasikan karenabdianggap vital.

"Jangan terlalu tergantung dengan tim yuridis. Dan saya sampaikan, perlu pengelompokkan sesuai dengan tingkat kerusakan," tambah Asrar Korlap Aliansi Masyarakat Menggugat.

Berdasarkan hasil pertemuan tetsebut, kemabali disepakati akan dilaksanakan pertemuan lanjutan pada 9 September 2019, guna membahas angka kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bandang dan Pemda Morowali akan berkoordinasi dengan perusahaan tambang untuk melakukan normalisasi sungai dampala.

Penulis: Wardi Bania
Editor: Redaksi

Baca Juga