Pemerintah banyak bercanda merespon Corona

Ilustrasi Virus Corona

Akuratnews.com - Pertama kali mendengar tentang virus corona (covid-19), saya menganggap bahwa itu hal yang luar biasa. Saya merasa mendengar kabar tak beda jauh dengan cerita film-film tentang virus yang mengancam kehidupan manusia. Beredar rumor bahwa virus yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan ini pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan, Tiongkok.

Setelah melihat beberapa korban di Wuhan akibat dampak virus corona, saya masih berpikir bahwa situasinya akan pulih kembali setelah wilayah itu dilockdown beberapa lama. Kemudian pada 30 Januari 2020, dikabarkan virus corona telah menyebar ke 18 negara dan WHO menyatakan darurat global terhadap wabah virus corona.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia belum merespon serius hal itu. Meskipun sebelumnya punya waktu untuk mengantisipasi covid-19, pemerintah lebih memilih menyibukkan diri dengan omnibuslaw dan kegiatan perekonomian lainnya.

Pada situasi corona yang semakin ganas, Terawan Agus Putranto justru berkata “enjoy aja”. Menteri Kesehatan itu mengatakan bahwa corona tidak menyerang Indonesia karena doa. Kemudian saya berpikir, apakah Indonesia sudah diduduki virus karena sudah tidak ada doa? Sehari setelah ia membantah penelitian corona masuk Indonesia, 2 warga kemudian dinyatakan positif covid-19.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin menganggap doa qunut para ulama yang menjaga Indonesia dari ancaman virus corona. Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia kebal virus corona karena setiap hari kita makan nasi kucing, namun kemudian ia juga dinyatakan positif corona pada 14 maret lalu.

Saya melihat bahwa pejabat negara ini terlalu banyak membual dan membuat saya marah. Saya lebih geram ketika baru mengetahui bahwa pemerintah berusaha menutupi kasus corona yang masuk di Indonesia. Sekertaris Daerah Kota Depok Kreatif, Hardiono telah mengetahui informasi mengenai 2 orang warga Depok yang telah terpapar virus corona namun diminta Alexander Kaliaga Ginting yakni Staf Khusus Menteri Kesehatan untuk tidak memberi tahu kepada siapa pun.

Pemerintah terlalu fokus pada perekonomian sehingga mengabaikan kesehatan warganya. Presiden RI Joko Widodo memberikan diskon hotel dan pesawat yang berlaku pada 1 Maret 2020 untuk memulihkan kembali sektor pariwisata.

Kemudian didukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio yang memberikan dana dana 72 miliar kepada sektor pariwisata termasuk kepada influencer. Disaat Indonesia seharusnya waspada dari virus corona yang berpotensi datang dari luar negri, pemerintah malah berupaya besar mengundang para wisatawan guna melancarkan arus perekonomian.

Akibat lalainya pemerintah, warga saat ini terpaksa mengisolasi diri dan proses pembelajaran di institusi pendidikan pun merubah sistem menjadi daring (online). Hal itu tentu menyulitkan saya dalam proses belajar. Faktor sinyal yang buruk, kuota internet tidak mencukupi, dan suasana belajar yang tidak kondusif tentunya menjadi alasan mengapa saya lebih memilih kuliah offline dibandingkan online. Sayangnya saya harus melalui hal itu kurang dari sebulan ke depan, atau mungkin lebih lama lagi.

Orang tua saya yang bekerja sebagai buruh migran di Malaysia mengeluh sekaligus menyampaikan kabar buruk kepada saya. Malaysia lockdown dan mereka tidak diizinkan bekerja dan wajib mengisolasi diri di rumah. Sayangnya jika ketika tidak bekerja maka tidak ada penghasilan, sedangkan mereka pun tak memiliki banyak tabungan. Lalu saya bertanya “bagaimana kalian bertahan?”, Ibu saya menjawab “tunggu dan lihat”.

Kemudian saya memikirkan warga lain, buruh-buruh yang upahnya tak seberapa, apabila tak keluar kerja mereka tak bisa makan, tak ada jaminan. Bagaimana mungkin mereka masih memikirkan untuk mengisolasi diri? Warga yang berada dalam negeri saja tidak dilindungi pemerintah, apalagi buruh migran. Saya benar-benar berharap covid-19 ini benar-benar lenyap dari muka bumi.

Dilema luar biasa juga dialami oleh para mahasiswa. Banyak isu yang perlu dikawal, namun semua terkendala karena covid-19. Banyak pula yang mempertaruhkan kesehatannya dengan menggelar aksi demonstrasi demi tuntutan menolak omnibuslaw, pencabutan SK DO, dan lain-lain. Tak ada pilihan lain. Tuntutan yang mereka bawa begitu penting, bahkan ada yang meneriakkan “persetan dengan corona”. Saya prihatin, namun virus ini terlanjur masuk ke Indonesia dan bisa saja menggerogoti kita semua.

Melihat semua permasalahan yang timbul, terbukti bahwa pemerintah telah mengabaikan amanat konstitusi yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kondisi Indonesia sudah cukup buruk sebelum corona masuk, dan situasi semakin menggila setelah virus itu datang. Sebelumnya, nasib buruh dan keluarganya sudah terancam oleh Omnibuslaw-RUU Cipta Kerja dan sekarang mereka malah dihantui oleh virus corona. Sistem belajar institusi pendidikan menjadi rancu, tuntutan mahasiswa dibuat membisu, dan kaum miskin kota menjadi rentan karena uang pembeli beras wajib mereka buru.

Pemerintah begitu lamban menanggapi semua permasalahan, terkecuali untuk masalah uang. Ketika virus corona sudah hampir menjangkau seluruh Indonesia, presiden baru menyatakan sikap akan mengadakan tes massal. Saat ini mereka akan membeli obat yang bahkan belum teruji dalam jumlah fantastis. Begitu lalai dan gegabah.

Mengutip dari unggahan Dandhy Laksono di Twitter, pemerintah seharusnya mengadakan: 1. Bailout semua public health system 2. Mengamankan pangan, distribusi, dan public utilities (listrik, air, gas, BBM) 3. Tes massal, RS darurat, memperkuat semua RSUD 4. Distribusi masker, sanitizer, alcohol, dan lain-lain. 5. Bantuan tunai untuk buruh, sektor informal, dan warga miskin. Saya bersepakat, mereka perlu melakukan semua itu sebagai bentuk kewajiban dan pertanggungjawabannya sebagai pemerintah yang baik. Dan seharusnya mereka melayani lebih dari itu. Sekian dulu, saya benci pemerintah yang payah. Kata Iwan Fals “Corona ini memang sialan”, tapi aku ingin berkata bahwa saat ini pemerintah lebih dari itu.

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

Baca Juga