Pernyataan Sikap Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia: Bubarkan BPJS!!

PP FNPBI. (foto: dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Pengurus Pusat Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (PP FNPBI) menyoroti langsung segudang persoalan yang terus mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengalami defisit dan berencana menaikkan iuran premi bagi Masyarakat atau pekerja pengguna BPJS.

Dalam siaran pers-nya kepada redaksi Akuratnews.com, Pengurus Pusat FNPBI mengatakan, Perlu dipahami bersama bahwa Jaminan Sosial yang diamanatkan konsitusi adalah jaminan sosial yang menjadi tanggung jawab negara.

Termasuk jaminan kesehatan, klausul dalam konstitusi hasil amandemen ke 4 yang menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan [pasal 34 ayat (2)] dan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. [pasal 34 ayat (3)]

"Jaminan sosial mensyaratkan adanya tanggung jawab dan kewenangan penuh atas penyelenggaraan jaminan sosial." terang pengurus pusat FNPBI yang diotentikasi sebagai Lukman Hakim selaku Ketua Umum, FNPBI dan Supriadi P sebagai Sekretaris Jenderal, dalam siaran pers-nya, Senin (16/9/2019).

Menurut FNPBI, Pemerintah, mengacu pada pasal 34 ayat (2) dan (3) mempunyai tanggung jawab atas keduanya secara konferehensif dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang sehat, termasuk dalam mengelola dana sehingga dapat maksimal.

Sementara pada Ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka membuat sistem jaminan sosial (terutama kesehatan) agar rakyat Indonesia terhindar dari segala macam gangguan kesehatan, dapat melalui meningkatan gizi ibu dan anak, menyiapkan sarana-sarana kesehatan dan kebugaran, pendidikan kesehatan dan seterusnya.

Ayat (3) adalah antisipasi jika rakyat sakit dan harus dirawat. Negara membangun fasilitas rumah sakit dengan SDM dan teknologi yang mutakhir. Artinya kedua ayat tersebut harusnya menjadi kewenangan pemerintah untuk mengelola dan menyelenggarakan secara satu kesatuan yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

"Dalam ketentuan yang menjadi dasar lahirnya UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS itu sama sekali tidak menyebutkan ketentuan tentang asuransi sosial. " terangnya.

Menurut FNPBI, Asuransi sosial sangat berbeda dengan jaminan sosial. Kenyataannya BPJS Kesehatan merupakan sistem asuransi sosial dengan prinsip-prinsip; gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, protabilitas, kepesertaan wajib, akuntabilitas, dana amanat dan hasil pengembangan dana digunakan seluruhnya untuk kepentingan peserta.

"Dalam sistem BPJS ini makna gotong-royong dipersempit hanya sebatas semua orang harus menanggung bersama dan sikaya membantu si miskin. Padahal makna gotong royong dalam berbangsa dan bernegara lebih luas cakupanya dan lebih stratgeis." kupas FNPBI.

Maka gotong-royong dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia, menurut FNPBI adalah, negara mengelola dana jaminan sosial dari APBN kemudian mengembangkanya melalui badan usaha milik negara yang mengurusi jaminan sosial, kemudian dikelola melalui ABPN dan diperuntukan ke program jaminan sosial. Rakyat membayar pajak kembali ke rakyat dalam bentuk jaminan sosial. Dari dana pengembangan dari BUMN jaminan sosial itu dapat pula untuk membangun rumah sakit modern, sehingga bisa murah dan gratis.

"Jika program kesehatan makin maju maka jumlah orang yang sakit berkurang dan otomatis hemat APBN, dan dapat profit bisa dialihkan untuk program pembangunan yang lain. Dalam konsep ini rakyat untung karena makin sehat jika sakit dilayani secara layak, negara pun untung karena dapat profit dari BUMN jaminan sosial. Sehingga rakyat tak perlu bayar iuran." katanya.

Namun, ironisnya, yang berlaku sekarang justru sebaliknya, Rakyat dan negara membentuk badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang menyetorkan dana awal dan menyetorkan iuran untuk PBI.

"Jika terjadi difisit pemerintah harus menalanginya. Pemerintah juga harus membangun fasilitas layanan kesehatan yang bagus dan layak, namun pemerintah tidak boleh mengelola dan mengambil profit dari pengembangan dana tersebut. Artinya rakyat dan pemerintah di minta menyetor dana tanpa boleh ikut mengaturnya. Pertanyaannya dimana makna keadilannya? Ingat negara lain bahkan menolak membuat sistem seperti BPJS ini." terangnya.

Secara tegas, Front perjuangan buruh sejak reformasi 98 ini menegaskan, 9 prinsip BPJS yang cocok untuk BPJS yang merupakan sistem asuransi sosial dan berjiwa liberalisme sekarang ini hanya prinsip dana amanat dan kepesertaan wajib. Dan keduanya memang merupakan prinsip asuransi.

Namun, dijelaskan, Defisit BPJS Kesehatan selama beberapa tahun ini, bukan hanya persoalan ketidak displinan peserta atau layanan kesehatan, namun karena memang sistem ini yang bermasalah. Tidak jelas bermain dimana, di ranah bisnis asuransi atau jaminan sosial. Sehingga semua peluang yang menyebabkan defisit terbuka lebar, dan akan terus seperti ini jika sistem BPJS tidak dirombak.

Dalam pemaparannya, FNPBI mengatakan, sejak awal bersama dengan beberapa serikat buruh lainya pernah mengingatkan bahwa dengan sistem asuransi sosial semacam ini bakal akan membebani masyarakat lewat iuran yang sewaktu-waktu akan naik. Jadi jika sekarang ini ada usul dan keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah suatu yang wajar karena yang berlaku adalah sistem asuransi sosial.

Sistem asuransi sosial ini pada akhirnya memungkinkan adanya keterlibatan industri (kapitalis) farmasi secara global ikut campur dalam “penyediaan” pelayanan kesehatan atau obat-obatan, maka dibuatlah sistem Indonesian Case Base Groups (INACBG’s), yang sejak BPJS berlaku sudah menjadi polemik dan perdebatan. Dalam proses ini sangat kental sekali kepentingan industri farmasi dan pelayanan kesehatan bermain. Ketentuan teknis dari INACBG’s ini tertuang dalam Permenkes Nomor 27 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Sistem Indonesian Case Base Groups (INA-CBG’s).

Itulah salah satu bentuk nyata bahwa asuransi sosial BPJS terintegrasi dalam sistem pasar bebas, sehingga akan berkonsekuensi adanya kenaikan tarif sesuai dengan persediaan dan harga obat-obatan dan fasilitas kesehatan. Rakyat dan pemerintah sama-sama akan menanggung bebannya.

Lalu apakah hanya rakyat dan pemerintah saja yang rugi? Para pelaku usaha pun akan bertambah bebannya ketika iuran harus naik, padahal selama ini banyak perusahaan yang mempunyai fasilitas kesehatan yang modern dan layak. Namun harus ditutup setelah adanya sistem asuransi sosial BPJS ini berlaku.

"Jadi pada momentum kenaikan iuran kali ini, kami menyerukan agar sistem jaminan sosial dikembalikan kepada amanah konsitusi dan Pancasila dengan membubarkan badan penyelenggara jaminan sosial ala BPJS dan membangun Jaminan Sosial ala Pancasila dan UUD 1945," terang FNPBI.

Jaminan Sosial ala Pancasila dan UUD 1945 dimaksud adalah dengan tahapan :

1. Mengkaji dan menyususun sistem jaminan sosial sesuai dengan konstitusi dan Pancasila,

2. Membentuk badan usaha milik negara yang khusus menangani urusan jaminan sosial.

3. Dan atau mengaktifkan lagi Askes dan Jamsostek dengan prinsip-prinsip, profesional, transparan, akuntabilitas, protabilitas dan gotong-royong berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

4. Mendorong ASABRI dan Taspen tetap berjalan dan lebih berkembang melayani anggotanya. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga