Respon Positif Pernyataan Jokowi Soal SDM Unggul

Rokhmin Dahuri Disebut Layak Gantikan Susi Pudjiastuti Sebagai Menteri

Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS

Perekonomian Indonesia baru bisa ditingkatkan bila memiliki SDM unggul serta inovatif dalam menyongsong era industri 4.0, demikian pernyataan Presiden Joko Widodo belum lama ini

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, pada Jumat 16 Agustus 2019, memiliki poin penting tentang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul untuk Inovasi.

Dalam pidatonya ini, Jokowi menegaskan, pentingnya meningkatkan SDM yang ada di Indonesia. Dengan SDM yang berkualitas diharapkan mampu menciptakan inovasi baru untuk bersiap menghadapi ekonomi global, terutama dalam menyongsong era industri 4.0.

Menanggapi pidato presiden, Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal memberikan respons positif. Dia mengatakan, peningkatan kualitas SDM sangat relevan, dan sudah saatnya Indonesia memiliki SDM yang mumpuni. Caranya bisa dengan merealisasikan akselerasi dan sinergi dengan berbagai pihak.

"Pembangunan SDM dimensinya luas, dan kita harus siapkan SDM berdaya saing unggul di dalam dan luar negeri." ujar Faisal dalam perbincangan telepon, Kamis, (29/8).

Faisal yang sedang mengikuti konferensi ekonomi di Denpasar, Bali, mengatakan, apa yang Presiden Jokowi sampaikan, terutama dalam menciptakan dan mewujudkan SDM unggulan, perlu diwujudkan di periode kedua.

"Program atau agenda ini tentunya memerlukan fokus approach untuk menjadi kerja efisien dan efektif dengan hasil maksimal." tambah alumni S1 Jurusan Teknik Planologi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Faisal menambahkan, program pembangunan yang saling sinergi harus diarahkan pemerintah. Dalam hal SDM, harus dilakukan akselerasi atau percepatan dan vokasi atau pengarahan SDM berdasarkan keahliannya.

"Misal lulusan SMA dan SMA harus diarahkan dengan training yang membekali keahlian selanjutnya supaya menciptakan tenga kerja yang memiliki daya saing unggul," kata Faisal.

Lebih jauh Faisal mengatakan, Potensi tenaga kerja yang diserap pada industri padat karya dan padat modal semestinya bisa dilakukan dengan sistim sinergi pemertintah dengan berbagai dari hulu ke hilir.

"Hal ini menjadi daya tarik bagi para investor asing yang akan inves di Indonesia tentunya." ujar lulusan terbaik ITB tahun 1998 dan peraih gelar Master di bidang Studi Pembangunan dari Universitas Melbourne, Australia pada 2006 ini.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, menurut Doktor Ekonomi Politik dari Universitas Queensland, Australia ini, masih akan berada di level 5%. Pemerintah perlu memiliki agenda dan program multi yang dikerjakan pada periode kepemimpinan lima tahun ke depan yaitu soal SDM Unggul, Inovasi, Industri 4.0, pertumbuhan ekonomi.

"Lalu ada lagi tentang keberlanjutan program infrastruktur yang masih terus berjalan, dan juga tentang masalah pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan," paparnya.

Menurut Faisal, semua ini adalah pekerjaan rumah Presiden Jokowi yang berat. Karena, selain akan banyak biaya yang menjadi beban negara, juga karena Indonesia masih mengalami tempaan eknomi dari faktor eksternal dan internal.

"Tetapi saya yakin, dengan sinergi yang berkesinambungan dan berkelanjutan dari hulu ke hilir akan menjadi probem solving terbaik." kata Faisal.

Menurut Faisal yang juga menjadi tenaga profesional di berbagai lembaga internasional seperti World Bank, United Nation Population Fund dan Sekretariat ASEAN ini, sektor Kelautan, perikanan dan kemaritiman bisa menjadi daya ungkit dalam mendorong dan meningkatkan perekonomian nasional.

Karena itulah dibutuhkan sosok atau tokoh yang Komperhensif yaitu memiliki aspek Kapabel, Berjiwa Leadership, Berani, Berpengalaman atau pakar di bidangnya, Memiliki Program, memiliki Kemampuan Teknis Manajemen dan sebagainya, ujar Faisal.

"Saya melihat sosok Ibu Susi Pujiastuti memang berani, memiliki ledaership dalam hal pengamanan teritorial. Tetapi bidang kelautan, perikanan dan kemaritiman bukan soal itu semata. Bu Susi bisa kuat dengan pengamanan teritorial, tetapi ada hal utama juga mengenai pengelolaan, meningkatkan produktivitas, pengelolaan, daya saing dan sebagainya" katanya lagi.

Sementara, Samsul B Ibrahim, Wakil Ketua Umum DPP Teman Jokowi, mengatakan,

"Kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia memiliki banyak masalah dalam hal pengangguran dan kemiskinan, ketimpangan sosial, disparitas pembangunan antar wilayah, penderita gizi buruk, daya saing dan indek Pembangunan Manusia (IPM) rendah serta kerusakan lingkungan. Kita butuh sosok konprehensif yang mengerti detail persoalan ekononomi dan kelautan." kata Samsul.

Pria asal Aceh ini, mengutip Prof Rokhmin Dahuri tentang Indonesia yang belum maju dan sejahtera pada saat ini.

"Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang masih rendah yaitu masih di bawah tujuh persen pertahun. Belum lagi, masalah ketenagakerjaan yang kurang berkualitas, kurang inklusif dan unsustainable." ujar Samsul.

Menurut Samsul, sektor primer Indonesia seperti pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan dan pertambangan yang masih dikerjakan secara tradisional, bisa menjadi sela yang bagus dan positif demi meningkatkan SDM unggul, Inovasi menuju industri 4.0.

"Sosok Prof Rokhmin, saya kira salah satu SDM yang tepat, kalau misalnya Pak Jokowi mempercayainya menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan." tutupnya.

Penulis: Atta
Editor:Alamsyah

Baca Juga