Sepanjang 2019, Pemkab Sidoarjo Telah Terima Banyak Penghargaan

Sidoarjo, Akuratnews.com - Sepanjang 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo telah merealisasikan pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan layanan publik.

Dalam kurun waktu setahun itu, banyak penghargaan dari berbagai prestasi diterima Pemkab Sidoarjo, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Termasuk, dinobatkan sebagai Pemkab berkinerja terbaik se-Indonesia. Tak ayal, Sidoarjo pun dijadikan rujukan atau daerah tujuan studi banding bagi ratusan Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Hal itu disampaikan Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah saat membuka sekaligus memberikan sambutan dalam acara bertajuk "Jumpa Pers Akhir Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Wartawan Media Massa", bertempat di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Jumat (20/12/2019).

Acara yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sidoarjo tersebut, juga dihadiri Wakil Bupati, H. Nur Ahmad Syaifuddin, Ketua DPRD, H. Usman, Sekda, H. Achmad Zaini, Ketua Komisi A DPRD, H. Subandi, Plt. Kepala Diskominfo, H. Setyo Winarno serta jajaran seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo dan diikuti ratusan pewarta yang biasa melakukan tugas peliputan di Sidoarjo.

"Pembangunan infrastruktur, diantaranya, peningkatan jalan, baik peninggian (pengaspalan) maupun cor beton. Tak kalah penting, pekerjaan normalisasi sungai guna meminimalisir terjadinya banjir kala musim penghujan. Belum lama ini, saya bersama OPD terkait sempat meninjau sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur dan lokasi rawan banjir. Ya, usai pengerjaan, masyarakat bisa merasakan hasilnya dalam waktu dekat ini," kata Abah Ipul, sapaan akrab Bupati Saiful Ilah.

Lalu, sambungnya, berkaitan layanan publik. Pemkab Sidoarjo telah memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) beserta instansi lainnya dalam satu tempat di Mal Pelayanan Publik (MPP), Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo. Layanan serupa juga terdapat di enam kecamatan di Sidoarjo.

"Kini, ada 23 instansi dengan 170 layanan di MPP Sidoarjo. Layanan yang sama juga bisa dilakukan di kecamatan, tapi sementara baru enam kecamatan. Nah, untuk layanan DPMPTSP Sidoarjo, instansi ini telah menciptakan inovasi Sippadu (Sistem pelayanan perizinan terpadu) yang terintegrasi dengan OPD-OPD teknis terkait. Untuk diketahui, nilai investasi di Sidoarjo mengalami kenaikan, hingga triwulan IV tahun ini sudah mencapai Rp22, 9 trilyun," ujarnya.

Selanjutnya, Abah Ipul menuturkan, pihaknya mengapresiasi kinerja OPD dan inovasi yang diciptakan selama satu tahun ini. Berkat kinerja dan inovasi OPD itu, Pemkab Sidoarjo telah mendapatkan banyak penghargaan, baik dari Pemprov Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat.

"Terbaru, BUMD Pemkab Sidoarjo, BPR Delta Artha dinobatkan BUMD terbaik pertama se-Jatim. Sebelumnya, saya juga menerima penghargaan dari Pemprov Jatim sebagai kepala daerah berkomitmen tinggi peduli ketahanan pangan, penghargaan pengembangan Toga di Jemundo dinilai terbaik se-Jatim, DPMPTSP Sidoarjo berhasil memperoleh penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dari KemenPANRB, RSUD Sidoarjo sukses meraih juara I Green Hospital dari Kemenkes,  penghargaan laporan keuangan daerah berpredikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK untuk keenam kalinya dan masih banyak lagi lainnya. Bahkan, Pemkab Sidoarjo sempat mendapatkan predikat Pemkab berkinerja terbaik dari KemenPANRB. Banyaknya penghargaan tersebut, kemudian Pemkab Sidoarjo dijadikan rujukan atau daerah tujuan studi banding, sejauh ini sudah ratusan Pemkab/kota yang berkunjung ke Sidoarjo," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Abah Ipul juga menyinggung soal rencana pembangunan rumah sakit di Sidoarjo wilayah barat yang jadi polemik.

Diungkapkan, sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo hanya merencanakan pembangunan rumah sakit di Sidoarjo wilayah barat dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bukan APBD.

Karenanya, Pemkab Sidoarjo tidak pernah membuat Feasibility Study (FS) maupun Detail Engineering Design (DED) rumah sakit berlokasi di Kecamatan Krian, Sidoarjo itu menggunakan dana APBD.

"Sejak awal Pemkab Sidoarjo sudah merencanakan pembangunan rumah sakit di Krian itu dengan skema KPBU. Bisa dilihat RPJMD Sidoarjo 2016-2021. Kenapa KPBU? Ya, agar segera terwujud dan bisa segera dimanfaatkan masyarakat di Sidoarjo wilayah barat. Pelaksananya ini BUMN milik Kementerian Keuangan, selain memiliki keahlian, juga kemampuan. Kalau sampai berani korupsi, ya KPK akan menindaknya. Meski, sebagian besar anggota DPRD Sidoarjo menolak skema KPBU, lalu menaruh cantolan Rp125 Milyar dalam RAPBD 2020, Pemkab Sidoarjo pun tak bakal menyerapnya, karena merasa tak pernah mengajukan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut," tandas Abah Ipul.