Sidang Kasus Suap Bupati Mojokerto

Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa saat menjalani sidang perdana kasus suap di Pengadilan Negeri TIPIKOR Sidoarjo. (Arief,Akuratnews)
Mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa saat menjalani sidang perdana kasus suap di Pengadilan TIPIKOR Sidoarjo. (Arief,Akuratnews)

Sidoarjo,akuratnews. Bupati Nonaktif Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa (MKP), mulai menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Jum'at (14/9/2018), terkait dugaan suap izin pendirian dan operasional tower telekomunikasi pada tahun 2015 silam.


Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK. Mustofa Kamal Pasa (MKP) didakwa telah menerima suap senilai Rp. 2.750.000.000 untuk mengeluarkan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi tower telekomunikasi yang sudah berdiri di Kabupaten Mojokerto namum belum memili izin.‎

Uang suap senilai Rp. 2.750.000.000 tersebut didapat dari dua orang pemberi. Keduanya yaitu, Ockyanto, Permit And Regulatory Devision Head PT Tower bersama Infrastructury atau tower bersama grup (TBG) dan Onggo Wijaya, Direktur Operasional PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang diberikan melalui sejumlah perantara.

Ockyanto memberikan suap senilai Rp. 2,2 milayar. Ia memiliki kepentingan agar 11 tower telekomunikasi yang sudah beroperasi dibawah naungannya segera dikeluarkan izin IPPR dan IMB. Sedangkan, Onggo Wijaya memberi suap senilai Rp. 550 juta. Onggo juga memiliki kepentingan yang sama agar jumlah sebanyak 11 tower yang disegel karena tidak memiliki izin itu segera dikeluarkan izin.

Untuk meraup keuntungan pribadi tersebut, terdakwa memanfaatkan laporan yang disampaikan oleh Kasatpol PP Suharsono. Laporan itu terkait ditemukan tower telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto yang telah beroperasi namun belum memiliki izin IPPR dan IMB. Total ada 22 tower yang belum memiliki izin diantaranya 11 tower milik PT TGB dan 11 tower milik PT Portelindo.

"Terdakwa kemudian meminta Satpol PP untuk mensegel tower sampai ada IPPR dan IMB," kata JPU KPK Joko Heramawan.

Setelah dilakukan penyegelan, lanjut dia, terdakwa Mustofa Kamal Pasa memerintahkan Bambang Wahyuadi, Kepala ‎Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto bahwa bila nanti ada pengurusan izin dikenakan fee yang diminta terdakwa sebesar Rp 200 juta untuk setiap towernya.

"Terdakwa juga meminta agar uang tersebut diserahkan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono, selaku orang kepercayaan terdakwa. Jika dikalkulasi, dari jumlah tower yang ada yakni 22 tower dikalikan Rp.200 juta, Fee yang diterima terdakwa Mustofa sebesar Rp.4,4 miliar," ungkap dia.

Selain itu, sejumlah nama dan peran juga disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum terkait suap izin tower telekomunikasi tersebut.

Meski begitu, JPU KPK mendakwa perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 12 Huru a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. (Rif)

Penulis:

Baca Juga