Sidang Pembangunan Infrastruktur Diduga Janggal, LQ Indonesia Bakal Bawa ke KY

Surabaya, Akuratnews.com - Sidang lanjutan kasus dugaan pembangunan infrastruktur swasta yang tidak sesuai spek di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (6/4) berlangsung sengit.

Agenda pemeriksaan terhadap terdakwa Christian Halim (CH) berlangsung dipimpin Ketua Majelis Hakim Made, dihadiri Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan dan Sabetania.

Terdakwa menjelaskan kronologis dan kendala yang terjadi di lapangan, bahwa ternyata perkara yang didakwakan JPU kepada Terdakwa diduga penuh kejanggalan dan pemutarbalikkan fakta sebenarnya.

Pelapor yang menyatakan rugi, bukannya melakukan audit keuangan atas uang yang diberikan malah mengunakan appraiser yang hanya melihat infrastruktur dari foto untuk menentukan nilai infrastruktur.

"Bagaimana appraiser bisa tahu bahan yang saya gunakan apabila tidak turun langsung ke lapangan dan tidak tahu di mana titik saya memulai. Hasil audit dari ahli keuangan membuktikan bahwa saya malah rugi dalam pengerjaan proyek ini," kata terdakwa Christian Halim.

Saat ditanya oleh Alvin Lim dari LQ Indonesia Lawfirm, soal penyebab kasus ini, Christian menjawab proyek ini belum sesuai spek karena belum selesai.

"Uang yang seharusnya dibayarkan PT CIM adalah Rp20.980.000.000, belum lagi ada permintaan Rp1,5 miliar untuk uang jaminan yang diminta Gentha dan diberikan ke Christeven dan permintaan Gentha selaku Direktur Utama PT CIM agar ongkos penambangan diambil dulu dari uang Infrastruktur. Kekurangan bayar yang menjadi kewajiban PT CIM/Christeven Mergonoto inilah yang menjadi penyebab kurangnya dana untuk menyelesaikan infrastruktur sesuai spek," kata terdakwa lagi.

"Jika infrastruktur dihentikan karena dana distop Pelapor, bagaimana mungkin saya disalahkan dengan dugaan penipuan dan memberikan janji palsu," imbuhnya.

Jaka Maulana dari LQ Indonesia Lawfirm cabang Jakarta Pusat menegaskan, kasus ini diduga janggal dan tidak mungkin bisa naik P21 dan disidangkan apabila tidak ada pengaruh money dan power.

"Kenapa saya bilang begitu? Dari proses penyidikan sudah janggal, dimana BAP M.Gentha ada perubahan keterangan mengenai uang Rp1 miliar yang ditransfer ke rekening pribadinya. Bukankah apabila klien saya dituduhkan pasal pidana penggelapan maka seharusnya Gentha diseret pula sebagai Tersangka dan Terdakwa, karena dalam pasal 372, pidana penggelapan ada unsur 'di dalam kekuasaannya' uang Rp1 miliar yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan infrastruktur malah diminta Gentha untuk jaminan dan berada dalam kekuasaan Gentha," ucap Jaka Maulana.

Bahkan, kepolisian diduganya melakukan dua kali BAP tambahan untuk merubah keterangan mengenai uang jaminan ini agar Gentha terlepas dari pidana penggelapan.

"Disinilah ada dugaan money dan power karena oknum aparat penegak hukum," ujar Jaka.

Alvin Lim pun menyatakan keprihatinan mengenai banyaknya peradilan sesat di Indonesia. Sidang Christian Halim ini dikatakannya merupakan salah satu contoh.

"Kenapa saya bilang peradilan sesat. Peradilan sesat adalah proses hukum atau "due process of law" yang melanggar aturan acara pidana," tegasnya.

Atas dugaan ini, LQ Indonesia Lawfirm berencana melaporkan oknum hakim ke Komisi Yudisial (KY) agar dapat diperiksa.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga