Teka-teki Mengapa Bambang Trihatmodjo Dicegah Keluar Negeri Terjawab

Bambang Trihatmodjo
Bambang Trihatmodjo

Jakarta, Akuratnews.com - Teka-teki mengapa putera Presiden Indonesia ke-2 Soeharto, Bambang Trihatmodjo dicegah keluar negeri akhirnya terjawab. Staf Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencegah Bambang Trihatmodjo keluar negeri karena masalah utang kepada negara.

Pencegahan akan dilakukan hingga Bambang Trihatmodjo membayar utang tersebut ke pemerintah.

"Secara umum pencegahan dilakukan karena Pak BT (Bambang Trihatmodjo) memiliki utang ke negara. Jadi pencegahan akan dicabut kalau ada pembayaran terhadap utang tersebut," jelas Yustinus Prastowo di Jakarta, Kamis (17/09/2020).

Lebih jauh dikatakannya, utang itu terkait dengan penyelenggaraan Sea Games 1997 seperti halnya yang dipaparkan di laman resmi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Sesuai yang ditulis, demikian," tandas Yustinus Prastowo.

Akan tetapi, Yustinus Prastowo tidak menjelaskan lebih rinci terkait utang Bambang Trihatmodjo tersebut. Hal yang pasti, kata dia, sistem penagihan utang ini merupakan limpahan dari Sekretariat Negara.

"Kalau untuk detailnya, ini limpahan dari Sekretariat Negara ke Kementerian Keuangan untuk ditagih. Detail boleh ditanyakan ke Sekretariat Negara," ujar Yustinus Prastowo.

Terkait gugatan yang dilayangkan Bambang ke Kemenkau terkait pencegahan keluar negeri, Yustinus Prastowo mengatakan, pihaknya akan taat hukum. Kemenkeu akan menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari PTUN.

Yustinus Prastowo juga mengatakan, Kemenkeu menghormati hak Bambang Trihatmodjo sebagai warga negara dalam melakukan gugatan dan pihaknya akan mengikuti proses di PTUN.

Seperti diberitakan, Bambang Trihatmodjo menggugat Kemenkeu soal pencegahan keluar negeri yang berkaitan dengan SEA Games 1997. Gugatan ini didaftarkan ke PTUN Jakarta pada 15 September 2020 lalu dan teregistrasi dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT.

Dikutip dari situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Kamis (17/09/2020), Bambang Trihatmodjo tercatat sebagai penggugat dan Kemenkeu merupakan pihak tergugat.

Bambang Trihatmodjo meminta agar PTUN Jakarta membatalkan Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang 'Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah RI terhadap Sdr. Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara'.

Kemudian, Bambang Trihatmodjo juga meminta agar Kemenkeu mencabut keputusan tentang pencekalan ke luar negeri tersebut. Rencananya, sidang perdana akan digelar pada 23 September 2020 mendatang.

Sekedar informasi, Bambang Trihatmodjo sempat menjabat sebagai Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX pada 1997. Dengan posisi tersebut, Bambang bertanggungjawab menyediakan seluruh fasilitas penyelenggaraan SEA Games.

Penulis: Redaksi

Baca Juga