Wali Kota Bogor Bertekad Lebih Perbaiki Sistem Pemerintahan Pasca Raih WTP ke-5

Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua dari kanan) saat terima predikat WTP ke-5
Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua dari kanan) saat terima predikat WTP ke-5

AKURATNEWS.COM- Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-5 kali dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat dinilai bukan hanya soal mempertahankan predikat.

“Tapi juga untuk memperbaiki sistem yang ada, demi terwujudnya pemerintahan yang melayani, transparan dan akuntabel,” kata Bima Arya melalui pesan tertulis diterima Akuratnews.com, Senin,(14/6).

Dia juga berharap perolehan WTP kelima ini dapat menjadi momentum penguatan untuk terus membangun dan memperbaiki sistem.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 yang diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Agus Khotib, di Bandung 20 April 2021 itu diterima langsung Bima Arya dan Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

Raihan ke-lima kali itu didapat Kota Bogor secara berturut-turut sejak tahun 2016, “Opini WTP ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan,” kata Bima.

Kendati demikian Bima mengatakan WTP bukan jaminan tidak adanya fraud sebab, fraud bisa saja terjadi dikarenakan tiga faktor, masing-masing sistem, alat dan manusianya.

“Kami yakin, rekomendasi dari BPK yang kemudian membimbing kami untuk ditindaklanjuti, dapat meminimalisir fraud tersebut sehingga tidak terjadi,” ujarnya.

Salah satu persoalan paling berat, lanjut Bima, yang dihadapi Pemerintah Kota Bogor adalah memperbaiki penatausahaan aset.

Dituturkan Bima, daftar aset masih belum lengkap, sertifikasi masih belum maksimal dan begitupun beberapa hambatan lainnya.

“Sangat tidak mudah. Kemarin tim KPK juga datang ke Bogor, khusus menyoroti hal yang sama. Ini yang harus kami benahi terus menerus bersama-sama dewan,” imbuhnya.

Pemerintah Kota Bogor, kata Wali Kota Bima Arya, bertekat tidak akan berhenti berupaya menyelesaikan hambatan tersebut.

“Kita akan percepat, kita akselerasi untuk digitalisasi aset. Jadi, kita bisa mengakses secara realtime aset dimana saja, statusnya bagaimana,” tandas Bima.

Dia juga berharap perolehan WTP kelima ini dapat menjadi momentum penguatan untuk terus membangun dan memperbaiki sistem.

"Terima kasih juga kepada teman-teman dewan karena WTP ini tidak mungkin didapat tanpa kritik dan evaluasi, terutama dalam hal mempertanggungjawabkan uang rakyat yang dikelola pemerintah,” tambahnya.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengangap raihan predikat WTP kelima merupakan wujud kolaborasi eksekutif dan legislatif demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dikatakan Atang, meski terdapat beberapa catatan dan rekomendasi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang harus segera diselesaikan, Pemkot Bogor mesti tancap gas.

"Untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi BPK tanpa harus menunggu 60 hari sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," ujarnya.

Dia menambahkan, bahwa catatan dan rekomendasi LHP tiga tahun terakhir perlu dijadikan landasan perbaikan di 2021, agar predikat WTP bisa dipertahan dan bahkan diraih kembali di tahun depan.

"Semoga anggaran yang sudah kita keluarkan dan dioptimalkan untuk pembangunan masyarakat bisa bermanfaat dan membawa kebaikan untuk semua," tutup Atang.

Penulis:

Baca Juga