Walikota Pasuruan Nonaktif Jalani Sidang Perdana Kasus Suap

Sidoarjo,Akuratnews.com
-

Wali Kota Pasuruan nonaktif, Setiyono, menjalani sidang perdana kasus suap
proyek-proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) dari terdakwa Direktur CV Mahadir, Muhamad
Bagir (berkas) terpisah.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya ini,
mengagendakan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa KPK yang dibacakan oleh Jaksa
Kiki Ahmad Yani dan Ferdian Adi Nugroho secara bergantian.

"Sidang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.",
ucap ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan, saat membuka persidangan, di ruang Cakra, Senin
(25/2).

Selain Setiyono, Jaksa juga membacakan surat dakwaan
untuk terdakwa Dwi Fitri Nur Cahyo, staf ahli Bidang Hukum Kepala Dinas PUPR
Pemkot Pasuruan dan Wahyu Tri Haryanto, Pegawai honorer.

Ketiganya didakwa melanggar pasal 11 jo pasal 18 UU
Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atas surat dakwaan tersebut, ketiga terdakwa melalui
masing-masing penasehat hukumnya bersepakat tidak mengajukan eksepsi. Majelis Hakim
pun memerintahkan Jaksa KPK untuk menghadirkan para saksi ke persidangan
selanjutnya.

"Sidang ditunda dengan agenda mendengarkan
keterangan saksi saksi,"ucap Hakim I Wayan Sosiawan menutup persidangan.

Untuk diketahui, Kasus suap ini bermula dari Operasi
Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis (4/10/2018) lalu. Saat itu KPK
terlebih dahulu menangkap keponakan Wali Kota Pasuruan yakni Hendriyanto Heru
Prabowo alias Hendrik saat akan menyerahkan uang suap dari terdakwa Muhamad
Baqir ke Walikota Setiyono.

Setelah dilakukan pengembangan, KPK akhirnya menetapkan
beberapa tersangka lain. Mereka diantaranya, Wali Kota Pasuruan, Setiyono, Staf
Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemerintahan Kota Pasuruan, Dwi
Fitri Nurcahyo, tenaga honorer di Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus
dugaan suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot)
Pasuruan tahun anggaran 2018, salah satunya belanja gedung dan bangunan
pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Proyek di Pemkot Pasuruan diatur oleh Wali Kota melalui
tiga orang dekatnya yang disebut trio
kwek kwek
, dan ada kesepakaan fee
rata-rata antara 5 sampai 7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan.

Sedangkan dari proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono
mendapat komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni sebesar Rp
2.297.464.000 ditambah 1 persen untuk Pokja. Pemberian dilakukan secara
bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada tanggal 24 Agustus 2018,
Muhamad Baqir menstransfer kepada Wahyu Tri Hardianto sebesar Rp 20 juta atau 1
persen untuk Pokja sebagai tanda jadi. Kemudian pada 4 September 2018 CV
Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp. 2.210.266.000.

Kemudian 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai
pemenang, Muhamad Baqir sertor tunai kepada Wali Kota melalui pihak-pihak
perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp. 115 juta. Sisa komitmen fee lainnya akan diberikan setelah uang
muka termin pertama cair.

Penulis & Foto: Arief

Publisher : Fajar

Penulis:

Baca Juga