oleh

Bakal Capres-Cawapres Diingatkan Segera Lapor Harta Kekayaan

Jakarta, Akuratnews.com – Dua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2019 telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (10/08/2018).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin segera melaporkan harta kekayaannya sebagai salah satu syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden.

“Kami sampaikan bahwa dasar hukum laporan kekayaan capres dan cawapres adalah yang pertama UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu syarat untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah tanda terima LHKPN. Kemudian Peraturan KPU No 5 tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu tahun 2019. Kemudian Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumunan dan pemeriksaan LHKPN. Jadi, tanda terima LHKPN ini secara spesisifik dalam aturan KPU sebagai salah satu syarat calon,” kata Direktur Pemeriksaan dan Pendaftaran LHKPN KPK, Cahya Harefa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/08/2018).

Cahya menyatakan terdapat perbedaan antara syarat pencalonan dan syarat calon. Dikatakan, dalam proses pendaftaran yang ditutup KPU pada Jumat (10/8) kemarin, setiap pasangan bakal calon harus melengkapi syarat pencalonan.

Sementara untuk syarat menjadi calon termasuk tanda terima LHKPN dari KPK, KPU memberikan batas waktu hingga 21 Agustus mendatang.

Meski demikian, Cahya mengingatkan setiap bakal calon untuk melaporkan harta mereka sebelum batas waktu. Hal ini untuk memberikan waktu bagi tim KPK memeriksa dan memverifikasi harta kekayaan yang dilaporkan pasangan calon.

“Agar mengetahui syarat calon itu kira-kira sampai sekitar tanggal 20 atau 21 Agustus. Kami mengimbau ke para calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak mepet,” tegasnya.

Cahya menjelaskan Prabowo, Sandiaga Uno, Jokowi dan Ma’ruf Amin sudah pernah melaporkan hartanya ke KPK. Namun, terdapat sejumlah nama yang belum memperbarui laporannya.

“Kalau kita lihat atas nama Pak Jokowi itu selama ini juga lapor sebanyak 7 kali. Terakhir beliau lapor pada 31 Desember tahun 2017,” katanya.

KPK menyatakan, sejauh ini baru Prabowo yang telah melaporkan hartanya untuk mengikuti Pilpres 2019. Bahkan, Cahya menyatakan, laporan harta Prabowo ini sudah lengkap. “Mungkin nanti hari Senin sudah bisa kami umumkan,” jelasnya.
Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno juga tercatat telah dua kali melaporkan hartanya. Sementara Ma’ruf Amin diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya saat menjabat sebagai anggota DPR pada 2001.

“Kalau bapak Ma’ruf Amin selama ini sudah pernah lapor di tahun 2001 saat itu beliau sebagai anggota DPR dan nanti juga akan melaporkan kembali,” katanya.

Berdasar laman acch.kpk.go.id yang diakses pada Sabtu (11/8) pagi, Prabowo diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 20 Mei 2014 atau saat akan berlaga di Pilpres 2014.

Dalam laporan itu, Prabowo mengklaim memiliki harta Rp 1,670 triliun dan US$ 7.503.134. Harta Prabowo ini terdiri dari harta tidak bergerak berupa dua bidang tanah dan bangunan di Bogor serta dua bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dengan nilai total sekitar Rp 105 miliar.

Untuk harta bergerak, Ketua Umum Partai Gerindra ini memiliki tujuh unit mobil dan satu unit motor senilai total Rp 1,432 miliar. Kendaraan milik Prabowo terdiri dari dua unit mobil Land Rover, satu unit mobil Toyota Alphard, satu unit Honda CRV, satu unit mobil Toyota Lexus dan satu unit mobil Mitsubishi Pajero, serta satu unit motor Suzuki.

Prabowo juga melaporkan sejumlah peternakan miliknya. Prabowo memiliki peternakan kuda dengan jumlah 102 ekor senilai Rp 5 miliar, 512 ekor kambing senilai Rp 896 juta dan 80 ekor sapi senilai Rp 6,3 miliar.

Prabowo memiliki barang-barang seni antik senilai sekitar Rp 3 miliar dan benda bergerak lainnya senilai sekitar Rp 1,2 miliar. Harta terbanyak Prabowo berasal dari surat berharga. Prabowo mengklaim memiliki 26 surat berharga senilai total Rp 1,  triliun dan US$ 7,5 juta.

Prabowo juga memiliki giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 20,496 miliar dan US$ 3.134. Dalam laporan itu, Prabowo tak memiliki piutang namun memiliki utang sebesar Rp 28,993 juta yang berasal dari kartu kredit.

Sementara itu, dalam LHKPN yang disampaikan kepada KPK pada 31 Desember 2014 atau setelah dilantik sebagai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo mengklaim memiliki harta Rp 30,007 miliar dan US$ 30.000. Untuk harta tidak bergerak berupa tangan dan bangunan, Jokowi memiliki setidaknya 24 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Boyolali, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar, Sragen, dan Jakarta Selatan.

Tanah dan bangunan milik Jokowi ini senilai Rp 29,453 miliar. Untuk harta bergerak berupa kendaraan, Jokowi memiliki 10 unit mobil dan dua unit motor senilai total Rp 954 juta. Belasan kendaraan ini terdiri dari dua unit mobil Suzuki, dua unit mobil Isuzu, dua unit mobil Mercedez Benz, satu unit Daihatsu Espass, satu unit mobil Nissan Grand Livina, satu unit mobil Nissan Juke, satu unit Toyota Kijang Innova, satu unit motor Yamaha Vega dan satu unit motor Yamaha Mio.

Dalam laporan ini, Jokowi memiliki satu unit toko meubel dengan nilai sekitar Rp 572 juta. Jokowi juga memiliki harta bergerak berupa logam mulia, benda mulia dan benda bergerak lainnya senilai total Rp 361,350 juta. Selain itu, Jokowi memiliki harta berupa foto dan setara kas lainnya senilai Rp 529 juta dan US$ 30.000 Dalam LHKPN tersebut, Jokowi mengaku tak memiliki piutang, namun memiliki utang sebesar Rp 1,862 miliar. (Red)

Komentar

News Feed