oleh

Dirjen EBTKE: Potensi Energi Geothermal Sangat Tinggi di Indonesia

Palembang, Akuratnews.com – Pemerintah menargetkan sumber energi geothermal (panas bumi) menjadi salah satu prioritas nasional. Namun pengembangan energi terbarukan ini masih dihadapkan kendala, di antaranya nilai investasi yang besar, sekaligus nilai beli listrik yang dihasilkan hanya oleh satu pihak, yakni PT. PLN (Persero).

Padahal, Kata Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementrian ESDM, Rida Mulyana, potensi energi geothermal sangat tinggi di Indonesia. Keberadaan gugusan pegunungan memberikan berkah cadangan sumber panas bumi yang bisa ditambang menjadi pembangkit tenaga listrik.

“Pemerintah mendorong iklim investasi semakin terbuka untuk pembangkit geothermal, kemudahan izin dan lainnya,” kata Rida.

Termasuk, kata dia, penentuan harga jual listrik yang dihasilkan pembangkitnya. Dalam aturannya, pemerintah menargetkan adanya kesesuaian harga jual antara perusahaan dan PT. PLN (Persero), misalnya saja pada pembangkit listrik tenaga panas bumi di Rantau Dedep, Sumsel dengan target 220 MW sebelumnya dikenakan tarif 8,86 cent US$/KWH menjadi 11,76 cent US$/kWh.

“Ada ruang dan peluang untuk mendapatkan nilai yang sesuai antara perusahaan dan PLN. Ini juga harapannya menjadi kemudahan bagi PLTB dalam mengembangkan makin banyak sumur-sumur geothermal di Indonesia,” ungkapnya.

Kegiatan eksploitasi proyek geothermal Rantau Dedap meliputi 16 sumur panas bumi yang dibarengin dengan pembangunan PLTP Rantau Dedap tahap pertama oleh konsersium PT. Rekayasa Industri dan Fuji Electric. Co. Pengeboran sumur ini merupakan yang pertama dari 16 sumur bor eksploitasi dengan rata-rata kapasitas 7,8 MW per sumur.

Setelah beroperasi, PLTP Rantau Dedap mampu menghasilkan listrik lebih dari 130.000 rumah. Pada tahap kontruksi, proyek ini akan ditargetkan akan memberikan lapangan pekerjaan pada 1.200 pekerja.

PT. Supreme Energy Rantau Dedap selaku pemegang izin panas bumi, telah mencapai financial close pada 23 Maret lalu dengan kerja sama pada Japan Bank for International Cooperate (JBIC), Asian Development Bank (ADB), Nippon Export and Investment Insurance (Nexi), dan Internasional Commercial Banks (Mizuho Bank, Ltd, Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Banking Corporate) dengan nilai US$ 540 juta dalam pengembangan unit satu. Sementara biaya inventasi yang diperlukan dalam proyeksi geothermal ini mencapai US$ 700 juta.

Setelah beroperasi, kata Rida dalam keterangan persnya yang diterima pada Senin (6/08/18), PLTB Rantau Dedap akan menyumbang tambahan penerimaan negara bukan pajak mencapai US$ 106,87.

Nilai itu diperoleh dengan perhitungan total iuran eksploitasi sebesar US$ 626.460, total iuran tetap eksploitasi dan pemanfaatan selama 30 tahun sebesar US$ 4,25, dan penerimaan atas royalti dengan asumsi pembangkit listrik 681,9 GWh/tahun atau sebesar US$ 85 juta selama masa eksploitasi dan pemanfaatan dan ditambah dengan bonus produksi untuk tiga kota wilayah kerja, yakni Lahat, Muara Enim, dan Pagar Alam sebesar Rp 17 juta selama masa produksi.

Tinggi biaya investasi energi geothermal juga diungkapkan CEO dan President Supreme Energy, Supramu Santosa. Menurutnya, pembangkit geothermal membutuhkan konsensus nasional yang lebih menskemakan bagaimana harga jual listrik bisa sebanding dengan nilai investasinya.

Saat ini, pemerintah menetapkan pembeli listrik dari tenaga geothermal hanya satu, yakni PT. PLN (Persero). Sementara PT. PLN sebagai perwakilan pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menyediakan energi yang terjangkau oleh masyarakat.

“Di Sumatera, Supreme Energy memiliki tiga proyek pembangkit geothermal yang tengah memasuki tahapan produksi, di antaranya di Sumsel, Sumbar, dan di Lampung. Untuk pengembangan di Sumsel saja investasinya sudah mencapai US$ 700 juta,” ujarnya. (Red)

Komentar

News Feed