Beranda Ekonomi Ignasius Jonan Meminta Negosiasi Kontrak Diselesaikan Dengan Cepat

Ignasius Jonan Meminta Negosiasi Kontrak Diselesaikan Dengan Cepat

97
0
BERBAGI
Ilustrasi
alterntif text

Jakarta, Akuratnews.com – Menteri ESDM, Ignasius Jonan meminta agar seluruh proses renegosiasi kontrak di sektor minerba diselesaikan dengan cepat.

“Sesuai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 beberapa aspek harus disesuaikan. Kita akan dorong supaya lebih cepat selesai,” tutur Menteri Ignasius Jonan, Jakarta, Selasa (20/12/16).

Sementara itu, terkait penataan IUP, Kementerian ESDM telah menerbitkan Permen ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba.

Regulasi ini diharapkan dapat mempercepat proses evaluasi terhadap penerbitan IUP dan Kuasa Pertambangan (KP) yang belum diubah menjadi IUP dengan batas waktu penyampaian rekomendasi paling lambat 2 Januari 2017.

“Sampai saat ini IUP yang telah dinyatakan Clear and Clean (CnC) mencapai 6.335 IUP dari total sebanyak 9.721 IUP” papar Jonan.

Sedangkan untuk Peningkatan Nilai Tambah (PNT) Mineral dilakukan melalui kewajiban pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri (larangan ekspor).

Pembangunan smelter ini diharapkan dapat menambah nilai jual dari komoditas serta meningkatkan investor dalam ataupun luar negeri.

Sepanjang tahun 2016, terdapat penambahan 2 unit smelter yang beroperasi (Kalimantan Barat dan Maluku Utara) sehingga total sebanyak 7 unit smelter yang telah beroperasi dan pada tahun 2017, akan ada tambahan 6 unit smelter baru.

Kemampuan pasokan batubara domestik (Domestic Market Obligation/DMO) pun terus meningkat setiap tahunnya. Prognosa pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri sebesar 90,55 juta ton sampai Desember 2016, dengan total produksi sebesar 434 juta ton.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2015 yang pemenuhan kebutuhan batubara dalam negerinya sebesar 86,81 juta ton. Untuk tahun 2017 ditargetkan jumlah DMO sebesar 121 juta ton.

Disamping peningkatan pasokan batubara domestik, pemerintah juga terus mengawasi kegiatan pengelolaan lahan bekas tambang sebagai komitmen terhadap perlindungan lingkungan.

Kegiatan reklamasi lahan bekas tambang menjadi kesatuan proses kegiatan pertambangan yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha pertambangan.

“Sejak tahun 2012, luas lahan yang telah direklamasi cukup luas. Pada akhir 2016 6.700 Ha lahan bekas tambang telah direklamasi. Di tahun 2017 direncanakan reklamasi lahan bekas tambang dilaksanakan pada lahan seluas 6.800 Ha,” ujar Jonan. (Sania)

alterntif text

LEAVE A REPLY