oleh

Muchtar Effendi Ditetapkan Tersangka Dalam Kasus TPPU

Jakarta, Akuratnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus pencucian uang tersebut terkait perkara suap dalam penanganan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Pilkada Kota Palembang di Mahkamah Kontitusi (MK) yang sudah membelit Muchtar sebelumnya.

“KPK telah menemukan bukti permulaan cukup untuk menetapkan ME,” tutur Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, (09/03/18).

Kata Basaria, uang hasil kejahatan tersebut diduga sebagian disimpan secara tunai dan sebagian diubah dengan aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Hal tersebut dilakukan diduga untuk menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan, yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya itu, Muchtar disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Untuk diketahui, pada pertengahan Maret 2017, KPK menetapkan Muchtar Effendi sebagai tersangka suap terkait penanganan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Pilkada Kota Palembang di MK.

Dalam kasus ini, Muchtar Effendi diduga menerima suap terkait penanganan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Pilkada Kota Palembang di MK. Muchtar Effendi diduga bersama-sama dengan mantan Ketua MK Akil Mochtar menerima hadiah atau janji yang patut diduga untuk mempengaruhi putusan perkara.

Ia disangkakan dengan ‎Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP, Selain itu sebelumnya Muchtar juga sudah ditetapkan sebagai tersangka menghalang-halangi proses penyidikan suap penanganan sengketa Pilkada Empat Lawang dan Pilkada Kota Palembang.

Kasus sebelumnya ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap alias incraht. Ia pun menjalani vonis lima tahun penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 200 juta. (Fajar)

Komentar

News Feed