Aliansi Cinta Indonesia: Bawaslu Telah Jalankan Tugas dan Kewajibannya dengan Baik

Jakarta, Akuratnews.com - Di era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama KPU.

Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Demikian di katakan Koordinator Aliansi Cinta Indonesia, Nur Taufiq saat berunjuk rasa di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2019).

Di sisi lain, sambungnya, lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Menurut Taufiq, Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui UU No.12 Thn 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.

Selanjutnya kata dia, kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui UU No 22 Thn 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara, aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Dari rangkaian tersebut sudah jelas bahwa Bawaslu slalu mengedepankan Indepedensi dalam mengawasi proses berjalannya Pemilu. Dengan demikian, Masyarakat sudah sepantasnya memberikan dukungan moril kepada Bawaslu dalam menjalankan tugas.

"Kita ketahui secara bersama bahwa, pasca Pemilu 2019 situ di politik tidak stabil dikarenakan terdapat beberapa Elite politik yang mencoba mengadudomba Masyarakat untuk tidak percaya kepada Bawaslu, padahal secara Undang-undang Bawaslu telah menjalankan tugas dan kewajibannya selaku Badan pengawas pemilu dengan baik dan jujur serta independen." kata Taufiq

Maka dari itu kami dari Aliansi Cinta Indonesia Menuntut :

1. Dukung Kinerja Bawaslu sebagai lembaga independen pengawas Pemilu.
2. Bawaslu Tolak Intervensi & Delegitimasi dari pihak yg berusaha menghalangi demokrasi.
3. Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penegakkan demokrasi.
4. Bawaslu harus berani menyatakan sikap sebagai lembaga yang anti intervensi.

Penulis: Mujiono
Editor: Redaksi

Baca Juga