AS Diminta Berhenti Campuri Urusan Hongkong dan Dalam Negeri China

Jakarta, Akuratnews.com - Kementerian Luar Negeri China memanggil Duta Besar Amerika Serikat Terry Branstad pada Senin (25/11), untuk memprotes lolosnya RUU "Hong Kong Human Rights and Democracy" di Kongres AS yang mendukung gerakan prodemokrasi Hong Kong.

Dalam situsnya, Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Zheng Zeguang menekan AS untuk memperbaiki kesalahannya dan berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan dalam negeri China.

Zheng menegaskan bahwa pengesahan "Hong Kong Human Rights and Democracy" adalah bentuk dorongan dari kekerasan dan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional serta norma dasar hubungan internasional.

"China mengungkap kemarahan yang kuat dan penentangan yang tegas," kata dia.

Demonstran prodemokrasi telah turun ke jalan-jalan di Hong Kong selama lebih dari lima bulan terakhir. Mereka marah pada apa yang menurut mereka campur tangan Beijing atas kebebasan yang dijanjikan ke Hong Kong ketika Inggris mengembalikan kota itu ke China pada 1997.

DPR AS dilaporkan mengirim RUU yang mendukung gerakan prodemokrasi ke Gedung Putih pada Rabu (20/11) setelah memberikan suara 417 banding satu. Sehari sebelumnya, RUU tersebut lolos di Senat.

Presiden Donald Trump diperkirakan akan meneken dua RUU terkait Hong Kong meski AS dan China tengah terlibat dalam pembicaraan dagang yang rumit.

Sementara itu, sejumlah sumber yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa Beijing memperketat kontrol atas upaya untuk mengelola pergolakan di Hong Kong dengan mendirikan pusat komando krisis di sisi daratan perbatasan dan tengah mempertimbangkan untuk mengganti penghubung resminya yang saat ini dijabat oleh Wang Zhimin.

Wang merupakan pejabat politik China daratan paling senior yang ditempatkan di Hong Kong.

Ketika protes mengguncang Hong Kong, para pemimpin China dikabarkan telah mengelola respons mereka dari sebuah vila di pinggiran Shenzhen. Itu menunjukkan bahwa Beijing memangkas birokrasi formal yang selama dua dekade dijalaninya.

Biasanya, komunikasi antara Beijing dan Hong Kong dilakukan lewat badan pemerintah China, Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong. Kantor tersebut ditempatkan di gedung pencakar langit yang diawasi ketat oleh kamera pengintai dan dikelilingi oleh barikade baja.

Kantor Penghubung dinilai telah salah memberi penilaian atas situasi Hong Kong.

"Kantor Penghubung telah bergaul dengan orang-orang kaya dan elite daratan di kota, mengisolasi diri mereka dari masyarakat," ungkap seorang pejabat China. "Ini perlu diubah."

Sebagian meyakini bahwa Kantor Penghubung mungkin menghadapi tekanan yang meningkat setelah pemilu dewan distrik Hong Kong pada Minggu (24/11) menunjukkan kemenangan besar bagi gerakan prodemokrasi.

Kantor Urusan Dewan Hong Kong dan Makau serta Kantor Penghubung di Hong Kong belum memberi pernyataan terkait kabar ini. Ada pun kantor Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam menolak berkomentar.

Penulis: Redaksi

Baca Juga